Pengawasan Peningkatan Jalan Mega - Sausapor

URAIAN SINGKAT                               
           KEGIATAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN MEGA - SAUSAPOR          

1. Latar Belakang                                                         
   Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua
   Barat Daya, bermaksud menangani pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada
   ruas – ruas jalan provinsi guna membuka daerah terisolasi dan peningkatan pelayanan terhadap
   masyarakat.                                                            

   Dalam hal penyediaan fasilitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan tersebut
   guna memaksimalkan hasil kerja di lapangan diperlukan pengawasan yang baik dan melekat

   guna mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan agar rencana teknis yang telah disiapkan dan
   dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan efektif.
   Pelaksanaan Pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang
   kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan
   di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.               

   Konsultan Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan, dari segi biaya, mutu dan
   waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan

   oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan
   kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran
   2023, mengalokasikan dana untuk Peningkatan Jalan Mega – Sausapor maka perlu mendapat
   bantuan teknis kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Mega – Sausapor.  

2. Maksud dan Tujuan                                                      
   Maksud :                                                               

   Kerangka Acaun Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas dalam
   melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan proses yang
   harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam
   pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir –butir acuan penugasan ini, diharapkan
   Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran
   sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.                             

   Tujuan :                                                               

   Tujuan dari Konsultan Pengawas adalah agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi dan biaya
   berdasarkan hasil perencananaan, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat
   mutu dan tepat biaya.                                                  

3. Target/Sasaran                                                         
   a. Sasaran Penugasan untuk mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui
     kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah
     pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).     
   b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan dilaksankanny kegiatan Pengawasan

     ketentuan keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa:
     1) Identifikasi masalah yang timbul dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan
        konstruksi fisik, serta memberikan alternative dari pemecahan masalah;
     2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan
        jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi
        teknis yang ditetapkan;                                           
     3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai
        rencana dengan menggunakan standard dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya
        mutu pekerjaan fisik.                                             

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                     
   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanaakan pengadaan jasa konsultansi,
    a. K/L/D/I     : Provinsi Papua Barat Daya                            
    b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            
    c. PPK         : YAKOBUS TANDUNG P. ST, M.Si