1 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jl.Dr. Sam Ratulagi-Nabire – PAPUA TENGAH
Uraian Singkat Pekerjaan
Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan
Persampahan
Latar Belakang
Sampah dan pengelolaannya merupakan masalah yang dialami hampir di seluruh
Negara di dunia. Sampah menjadi permasalahan di Indonesia termasuk Provinsi Papua
Tengah sebagai DOB baru. Penanganan persampahan daerah telah menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintah Daerah (perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), dinyatakan
bahwa masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan
diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk TPA secara
lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Berdasarkan
hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan
persampahan secara lebih memadai. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
persampahan maka pada tahun anggaran 2025 ini dilakukan pekerjaan Penyusunan
Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Provinsi
Papua Tengah yang efektif.
Maksud dan Tujuan
Membantu Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan pengelolaan
persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:
Masa Pelaksanaan selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Lokasi Pekerjaan:
Adapun lokasi pekerjaan yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika dan Kabupaten
Paniai Provinsi Papua Tengah