Perencanaan Gedung Kantor Satker Kejaksaan Negeri Sigi

URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                         

                   JASA  KONSULTANSI                                
      PERENCANAAN      GEDUNG     KANTOR    SATKER                  

             KEJAKSAAN        NEGERI    SIGI                        

       KEJAKSAAN     TINGGI   SULAWESI    TENGAH                    
                TAHUN   ANGGARAN      2025                          

I.1. LATAR BELAKANG                                                 

       Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri
   Republik Indonesia yang membawahi beberapa satker Kejaksaan Negeri pada

   beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah. Keberadaan eksisting Gedung kantor

   Kejaksaan Negeri Sigi masih berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Daerah
   Kabupaten Sigi, dan ditinjau dari kebutuhan dan besaran ruang sesuai struktur

   organisasi pelaksana tugas Kejaksaan Negeri Sigi perlu untuk dilakukan peningkatan.

   Sehingga untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut maka akan dilakukan

   Pembangunan Kantor baru Kejaksaan Negeri Sigi yang representatif dan memenuhi
   kriteria keandalan bangunan kantor Pemerintahan.                 

       Pembangunan Bangunan Negara sejatinya harus terkawal oleh tenaga-

   tenaga professional dibidang konstruksi, dan merujuk karakterik bangunan ekssiting
   dimana tergolong bangunan tidak sederhana berdasarkan ketentusan Permen PUPR

   nomor 22 Tahun 2018 sehingga melalui kegiatan ini diperlukan peran Konsultan

   Perencana untuk dapat melaksanakan tugas perencanaan pembangunan gedung
   Kantor Kejaksaan Negeri Sigi.                                    

I.2. LINGKUP KEGIATAN                                               

   a. Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Sigi                           

   b. Power House                                                   
   c. Detail Engineering Desain Fasilitas Umum dan Lansekap         

I.3. LOKASI PERENCANAAN                                             

    Lokasi Pekerjaan : Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi    

I.4. LINGKUP PEKERJAAN                                              

   Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah
   berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri pekerjaan umum dan Perumahan

   Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung

   Negara. Pekerjaan perencanaan teknis meliputi tugas-tugas perencanaan
   lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan Negara.

   tahapa :                                                         

   a. Persiapan dan penyusunan konsepsi perancangan meliputi :      

      1) Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan
        (termasuk penyelidikan tanah sederhana jika tertera dalam BoQ),

      2) membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK,      

      3) konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan
        daerah/ perijinan bangunan,                                 

      4) membuat program perencanaan dan perancangan yang merupakan 

        batasan sasaran atau tujuan pembangunan dan ketentuan atau  
        persyaratan pembangunan hasil analisis data dan informasi dari pengguna

        jasa maupun pihak lain. Program perencanaan perancangan berupa

        laporan yang mencakup:                                      
         • program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan pekerjaan

           perencanaan perancangan,                                 

         • program ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan jenis
           ruang serta analisa hubungan fungsi ruang,               

      5) membuat gagasan dan interpretasi terhadap program perencanaan dan

        perancangan sebagai landasan perencanaan dan perancangan diwujudkan

        dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan/atau gambar,     
      6) membuat sketsa gagasan merupakan gambar sketsa dalam skala yang

        memadai yang menggambarkan gagasan perencanaan dan perancangan

        yang jelas tentang pola pembagian ruang dan bentuk bangunan.

   b. Persetujuan Konsepsi perancangan dari Pengguna Jasa untuk dijadikan dasar
      perencanaan perancangan tahap selanjutnya.                    

   c. Penyusunan Pra rancangan yang meliputi :                      

      1) Membuat gambar rencana massa bangunan gedung yang menunjukan
        posisi massa bangunan di dalam tapak dan terhadap lingkungan sekitar

        berikut kontur tanah berdasarkan Rencana Tata Kota;         

      2) membuat gambar Rencana Tapak yang menunjukan hubungan denah antar
        bangunan dan Tata Ruang Luar atau Penghijauan di dalam kawasan tapak;

      3) membuat gambar denah yang menggambarkan susunan tata ruang dan

        hubungan antar ruang dalam bangunan pada setiap lantai dan  
        menerangkan peil atau ketinggian lantai;                    

      4) membuat gambar tampak bangunan yang menunjukan pandangan ke

        empat sisi atau arah bangunan;                              

      5) membuat gambar potongan bangunan secara melintang dan memanjang
        untuk menunjukan secara garis besar penampang dan sistem struktur dan

        utilitas bangunan;                                          

      6) membuat gambar visualisasi tiga dimensi dalam bentuk gambar dan/atau
        animasi computer;                                           

      7) membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima

        ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus) dan
        atau yang memadai beserta ukuran untuk kejelasan informasi yang ingin

        dicapai.                                                    

      8) Membuat laporan teknis dalam bentuk uraian dan gambar tentang
        perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan atau material,pemilihan

        sistem struktur bangunan, pemilihan sistem utilitas bangunan, pemilihan

        konsep tata lingkungan serta perkiraan biaya dan waktu konstruksi;
      9) mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota atau

        kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan

        penyiapan kelengkapan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
        sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

   d. Penyelenggaraan paket kegiatan lokakarya rekayasa nilai (value engineering)

      pada tahap pra rancangan untuk pengembangan konsep perencanaan teknis
      bagi kegiatan pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diwajibkan.

   e. Persetujuan pra rancangan dari Pengguna Jasa untuk dijadikan dasar

      perencanaan perancangan tahap selanjutnya.                    
   f. Penyusunan pengembangan rancangan:                            

      1) Membuat pengembangan arsitektur bangunan gedung berupa gambar

        rencana arsitektur yang menunjukan hubungan antara lantai bangunan dan
        tata ruang luar terhadap garis sempadan bangunan, jalan dan ketentuan

        rencana tata kota lainnya;                                  

      2) membuat denah yang menunjukan lantai-lantai dalam bangunan, susunan

        tata ruang dalam, koordinat bangunan, peil lantai, dan ukuran-ukuran
        elemen bangunan serta jenis bahan yang digunakan;           

      3) membuat tampak bangunan, yang menujukan pandangan ke empat arah

        bangunan dan bahan bangunan yang digunakan secara jelas beserta uraian
        konsep dan visualisasi desain dua dimensi dan desain tiga dimensi bila

        diperlukan;                                                 

      4) membuat pengembangan sistem struktur, berupa gambar potongan
        bangunan, secara melintang dan memanjang yang menjelaskan sistem

        struktur, ukuran dan peil elemen bangunan (fondasi, lantai, dinding, langit-

        langit dan atap) secara menyeluruh beserta uraian konsep dan
        perhitungannya;                                             

      5) membuat pengembangan sistem mekanikal elektrikal, berupa gambar

        detail mekanikal elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan
        perhitungannya;                                             

      6) membuat gambar tersebut di atas dalam skala 1:500 (satu banding lima

        ratus), 1:200 (satu banding dua ratus), 1:100 (satu banding seratus), 1:50

        (satu banding lima puluh) dan/atau yang memadai beserta ukuran untuk
        kejelasan informasi yang ingin dicapai;                     

      7) membuat garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifications);

      8) menyusun perkiraan biaya konstruksi.                       
   g. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat

      gambar-gambar detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan

      atau material dan elemen atau unsur bangunan, rencana kerja dan syarat-
      syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya

      pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan.       

   h. Persetujuan rancangan detail dari pengguna jasa untuk digunakan sebagai
      dokumen teknis pada dokumen lelang konstruksi fisik.          

   i. Penyusunan rencana teknis meliputi laporan konsepsi perancangan, dokumen

      pra rancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan dokumen rancangan

      detail.                                                       
   j. Membantu kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen didalam

      menyusun dokumen pelelangan, dan membantu unit layanan pengadaan

      barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa
      atau pejabat pengadaan dalam menyusun program dan pelaksanaan 

      pelelangan.                                                   

   k. Membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit
      layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan pada waktu

      penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan,

      membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit
      layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam

      melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan,

      dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.
   l. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan

      pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan

      spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan

      terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi,
      memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan

      akhir pengawasan berkala.                                     

I.5. WAKTU PELAKSANAAN                                              

   Pekerjaan ini dilaksanakan dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak

   diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Apabila penyedia menyelesaikan

   lebih cepat dari waktu Kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan sesuai tahapan
   dan ketentuan Kontrak.                                           

                                 Palu, 19 Desember 2024             

                                Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah    
                                  Pejabat pembuat Komitmen          

                                      SAMSUDIN, SH                  
                                  Nip. 198510032009121003