Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Asadiyah Sebatik

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
  PAKET MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PONDOK            
                  PESANTREN AS’ADIYAH SEBATIK                          

1. Latar      Pembangunan Rumah Susun di daerah perkotaan sebagai salah satu upaya
   Belakang   dalam mengatasi backlog perumahan sebesar 11,4 juta unit rumah sudah
              menjadi kepentingan nasional yang mendesak, mengingat bahwa di sebagian
              besar daerah perkotaan arus urbanisasi sangat deras dan tidak dapat dibendung
              lagi. Arus urbanisasi yang tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik akan
              menghasilkan kawasan-kawasan kumuh di perkotaan seperti berdirinya rumah-
              rumah liar di bantaran sungai atau bawah jembatan, yang tentunya akan
              menghasilkan suatu kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tercemar yang
              berdampak kepada potret kota yang kumuh. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui
              Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024
              mencanangkan penyediaan rumah susun tidak kurang dari 550.000 unit dalam
              kurun waktu 5 (lima) tahun.                              
              Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, sehat dan
              terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah melalui
              Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara reguler mendorong
              Penyediaan Rumah Susun. Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan tempat
              tinggal bagi MBR akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi
              mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing
              masyarakat di pasar internasional.                       
              Dalam proses pembangunan rumah susun tersebut dibutuhkan Manajemen
              Konstruksi Pembangunan Rumah Susun untuk memastikan proses pembangunan
              berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan khususnya dalam aspek
              biaya, mutu, dan waktu serta didukung dengan administrasi teknis yang handal.
              Penyedia jasa manajemen konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi
              persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi
              dalam bidang manajemen konstruksi. Penyedia jasa manajemen konstruksi
              dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada
              Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.       
2. Lokasi     Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pada Lokasi sebagai berikut:
   Pekerjaan                                                           
              NO    URAIAN PAKET      ALAMAT           TIPE            

                 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pondok   
                            Pesatren As’Adiyah Sebatik                 

                  Rumah Susun Pondok Pulau Sebatik Kabupaten           
                                                  Tipe Barak Rembunai  
               1                                                       
                   Pesatren As’Adiyah Nunukan Provinsi Kalimantan 3 Lantai
                      Sebatik          Utara                           
3. Keluaran    Keluaran yang diminta dari Konsultan Manajemen Konstruksi berdasarkan
               kerangka acuan kerja ini adalah:                        
                1. Koordinasi                                          
                  Koordinasi Pengendalian dan pengawasan terhadap pekerjaan
                  Pembangunan Rumah Susun Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan
                  oleh konsultan manajemen konstruksi dan kontraktor yang menyangkut
                  kuantitas, kualitas, biaya dan waktu serta kelengkapan dan kelancaran
                  administrasi ketepatan pekerjaan yang efisien, sehingga dicapai wujud
                  akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen
                  Pelaksanaan, serta dapat diterima dengan baik oleh pemberi tugas.
                2. Dokumentasi                                         
                  Dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan manajemen konstruksi
                  adalah:                                              

                  a) Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan manajemen
                     konstruksi;                                       
                  b) Rencana Mutu Kontrak (RMK), termasuk di dalamnya penyusunan
                     Standard Operational Procedure (SOP), Instruksi Kerja (IK), dan
                     format-format;                                    
                  c) Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah, petunjuk
                     penting, dan peringatan dari Konsultan Manajemen Konstruksi, yang
                     dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan,
                     keterlambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis;

                  d) Notulensi rapat mingguan;                         
                  e) Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari resume
                     kemajuan pekerjaan, personil inti proyek, tenaga kerja, material dan
                     peralatan utama, dan laporan cuaca;               
                  f) Pemeriksaan gambar kerja terperinci (shop drawings), bar chart dan
                     s-curve serta network planning yang dbuat oleh Kontraktor
                     Pelaksana;                                        
                  g) Pemeriksaan form request dan material approval;   

                  h) Pemeriksaan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built
                     drawing).                                         
                  i) Berita acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran termin;
                  j) Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan
                     pekerjaan tambah/ kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan;

                  k) Laporan rapat di lapangan (site meeting);         
                  l) Laporan akhir pengawasan teknis yang meliputi:    

                     1. Rangkuman Data Kegiatan                        
                     2. Rekapitulasi Laporan Konsultan                 
                     3. Rekapitulasi Risalah Rapat                     

                     4. Data MC0; CCO (bila ada); MC100                
                     5. Rekapitulasi Data Teknis ( Uji Mutu, Pengedalian Waktu,

                       Pengedalian Biaya)                              
                     6. Rekapitulasi Buku Ijin Pasang, Buku Direksi dan Buku Tamu
                     7. Tertib administrasi Pembangunan Gedung Negara. 

                  m) Memastikan, memeriksa, serta mendorong pihak-pihak yang terlibat
                     dalam pelaksanaan konstruksi membuat dokumen pelaksanaan
                     konstruksi yang terdiri dari:                     
                     1)  Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan
                         konstruksi fisik, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
                     2)  Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built
                         drawings);                                    

                     3)  Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan
                         pengawasan atau manajemen konstruksi beserta segala
                         perubahan atau addendumnya;                   
                     4)  Laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan
                         harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir
                         pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan
                         akhir pekerjaan perencanaan;                  
                     5)  Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas
                         perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah
                         terima pertama (Provisional Hand Over) dan serah terima akhir
                         (Final Hand Over) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan
                         pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan,
                         dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
                         konstruksi fisik;                             
                     6)  Kontrak kerja perencanaan konstruksi;         

                     7)  Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commisioning test);
                     8)  Foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan
                         pelaksanaan konstruksi fisik;                 
                     9)  Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar
                         Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);  

                     10) Manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk
                         pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
                         mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing);
                     11) Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan
                         mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (plumbing);

                     12) Surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa
                         pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan teknis.

                     Penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi
                     memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi
                     bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin
                     Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Anggaran.
                     Konsultan Manajemen Konstruksi diminta menghasilkan keluaran
                     yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja.
                     Kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan kerja yang berhubungan
                     dengan pekerjaan konsultan Manajemmen konstruksi sepenuhnya
                     menjadi tanggung jawab Konsultan Manajemen Konstruksi.

4. Jangka    Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Manajemen Konstruksi terhitung 210 (dua
   Waktu     ratus sepuluh) hari kalender sejak terbit SPMK sampai dengan Serah Terima
   Penyelesaian Pertama Pekerjaan Fisik T.A. 2023 s/d 2024, ditambah dengan masa pemeliharaan
   Pekerjaan pekerjaan fisik.