Pengawasan Peningkatan Jalan Fef - Miyah

URAIAN SINGKAT                                
           KEGIATAN PENGAWASAN  PENINGKATAN JALAN FEF - MIYAH             

1. Latar Belakang                                                         
   Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi

   Papua Barat Daya, bermaksud menangani pembangunan dan peningkatan jalan dan
   jembatan pada ruas – ruas jalan provinsi guna membuka daerah terisolasi dan
   peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.                             

   Dalam hal penyediaan fasilitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

   tersebut guna memaksimalkan hasil kerja di lapangan diperlukan pengawasan yang baik
   dan melekat guna mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan agar rencana teknis yang

   telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dapat
   berlangsung dengan efektif. Pelaksanaan Pengawasan lapangan harus dilakukan oleh
   penyedia jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan

   menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan
   kompleksitas pekerjaan.                                                

   Konsultan Pengawasan bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan, dari segi biaya,
   mutu dan waktu serta keselamatan kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan

   sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh
   dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah

   disepakati.                                                            
   Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun
   Anggaran 2023, mengalokasikan dana untuk Peningkatan Jalan Fef - Miyah maka perlu

   mendapat bantuan teknis kegiatan Pengawasan Peningkatan Jalan Fef - Miyah.

2. Maksud dan Tujuan                                                      
   Maksud :                                                               

   Kerangka Acaun Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi konsultan Pengawas dalam
   melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azaz, kriteria, dan proses yang
   harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan ke dalam

   pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir –butir acuan penugasan ini, diharapkan
   Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan

   keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.                    

   Tujuan :                                                               

   Tujuan dari Konsultan Pengawas adalah agar mutu pekerjaan sesuai spesifikasi dan biaya
   berdasarkan hasil perencananaan, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat waktu,

   tepat mutu dan tepat biaya.                                            
3. Target/Sasaran                                                         
   a. Sasaran Penugasan untuk mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan
     melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk

     merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).
   b. Tujuan pengadaan jasa konsultansi adalah dengan dilaksankanny kegiatan

     Pengawasan ketentuan keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa:
     1) Identifikasi masalah yang timbul dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan
        konstruksi fisik, serta memberikan alternative dari pemecahan masalah;

     2) Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai
        dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan

        spesifikasi teknis yang ditetapkan;                               
     3) Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai
        rencana dengan menggunakan standard dan persyaratan yang berlaku guna

        tercapainya mutu pekerjaan fisik.                                 

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                     
   Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanaakan pengadaan jasa konsultansi,

    a. K/L/D/I     : Provinsi Papua Barat Daya                            
    b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            
    c. PPK         : YAKOBUS TANDUNG P. ST, M.Si