Pengawasan Peningkatan Jalan Ponpes Km.16 Lanjutan Ruas Jalan Lingkar Kantor Gubernur

PEMERINTAH         PROVINSI     PAPUA     BARAT     DAYA               

     DINAS   PEKERJAAN    UMUM    DAN  PERUMAHAN      RAKYAT               

                URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                            

    PEKERJAAN         : PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN PONPES KM.            
                       16 LANJUTAN RUAS JALAN LINGKAR KANTOR               

                       GUBERNUR                                            

    LOKASI            : KOTA SORONG - PROVINSI PAPUA BARAT DAYA            
    NILAI PAGU        : Rp. 398.792.800,-                                  

                       (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus 
                       sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)       
    SUMBER DANA       : DTI – OTSUS                                        

    TAHUN ANGGARAN    : 2024                                               
 I. LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN                                            
    A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah
      berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Standar Teknis no. 
      019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik dan Standar Teknis

      Pelaksanaan Perkerasan Kaku (Beton semen), 009/T/BNKT/1990           
    B. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah :                      
      1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang
         akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.      

      2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta
         mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstuksi.         
      3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan
         laju pencapaian volume/realisasi fisik.                           

      4) Mengumpulkan data dan Informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
         yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.                       
      5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan,
         mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-
         rapat lapangan., laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi

         yang dibuat oleh Kontraktor.                                      
      6) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah
         terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.                    
      7) Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang dilakukan oleh

         Kontraktor.                                                       
      8) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built
         drawings) sebelum serah terima pertama.                           
      9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama,mengawasi

         perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan  
         pengawasan.                                                       

II. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA                                          

   SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                        
   SUB BIDANG : BIDANG JALAN                                               
   PEKERJAAN : Pengawasan Peningkatan Jalan Ponpes Km. 16 Lanjutan Ruas Jalan
   Lingkar Kantor Gubernur                                                 

   NAMA PPK : AMINULLAH MUIN, ST, MT.                                      
   NIP : 19740426 200212 1007                                              

 III. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN                                            

     A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa  
        pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang
        berlaku.                                                           
     B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :

        1) Kesesuaian  pelaksanaan   konstruksi  dengan    dokumen         
           pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman serta peraturan, standar
           dan pedoman teknis yang berlaku.                                
        2) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang

           berlaku,                                                        
 IV. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA                                       
     A. Sumber Dana : APBD Provinsi Papua Barat Daya melalui Dana Tambahan 
        Infrastruktur (DTI) – OTSUS Tahun Anggaran 2024                    
     B. Nilai Pagu Anggaran : Rp. 398.792.800                              

     C. Nilai HPS : Sesuai pada aplikasi SPSE                              

 V.  LOKASI PEKERJAAN                                                      

     Adapun Lokasi Kegiatan ini di Jalan Ponpes Km. 16 Kota Sorong Provinsi Papua Barat
     Daya                                                                  

 VI. KELUARAN                                                              
     Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan
     Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal
     meliputi :                                                            
     A. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari

        Pengelola Kegiatan, Kontaktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.   
     B. Laporan harian berisi keterangan tentang :                         
        1) Tenaga Kerja,                                                   
        2) Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,                 

        3) Alat-alat,                                                      
        4) Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan, Waktu pelaksanaan pekerjaan.
     C. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.        
     D. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor.

     E. Berita Acara Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
        Tambah Kurang.                                                     
     F. Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual
        Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor.                   
     G. Laporan rapat di lapangan (site meeting).                          

     H. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat
        oleh Kontraktor.                                                   
     I. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.                                

VII. MASUKAN                                                               
    A. INFORMASI.                                                          
       1) Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus mencari sendiri
          informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh

          Pengelola Kegiatan.                                              
       2) Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
          dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari proyek maupun yang
          dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari

          kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan
          Pengawas.                                                        
       3) Informasi pengawasan antara lain:                                
          ▪  Dokumen pelaksanaan yaitu :                                   

             o  Gambar-gambar pelaksanaan,                                 
             o  Rencana Kerja dan Syarat-syarat,                           
             o  Berita Acara Aanwizing sampai dengan penunjukan Pemborong. 
             o  Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.                   
             o  Bar Chart dan S -Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang

                dibuat oleh Kontraktor (setelah disetujui).                
          ▪  Kerangka Acuan Kerja (KAK).                                   
          ▪  Peraturan-peraturan standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan
             pengawasan teknis konstruksi termasuk petunjuk teknis simak   
             pengawasan mutu pekerjaan, dll.                               

VIII. PROGRAM KERJA                                                        
    Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai konsultan pengawasan pada pekerjaan

    Pembangunan Jalan, konsultan Pengawas harus segera menyusun :          
   1) Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail.                
   2) Alokasi tenaga ahli yang lengkap dimana tenaga-tenaga yang diusulkan oleh
      konsultan Pengawas harus mendapatkan persetujuan dari Pengelola Kegiatan.

   3) Konsep penanganan pekerjaan pengawasan proyek.                       
   4) Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan Persetujuan dari Pengelola
      Kegiatan, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan Pengawas.

 IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                              
     Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama : 90 (sembilan puluh) hari
     kalender. Penyedia jasa pengawasan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan
     SPMK.                                                                 

                                    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN               

                                      AMINULLAH MUIN, ST.,MT.              
                                      NIP. 19740426 200212 1 007