Konsultan Pengawasan Pembangunan Puskesmas Banjarbaru

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN   JASA KONSULTAN                     
        PENGAWASAN   PEMBANGUNAN   PUSKESMAS  BANJARBARU                  

      KECAMATAN   BANJARBARU  SELATAN  TAHUN  ANGGARAN  2024              

A.  Latar Belakang                                                        

    Transformasi kesehatan merupakan wujud kehadiran negara dalam menyediakan
akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia melalui transformasi kesehatan
diantaranya adalah penyediaan layanan kesehatan primer yang terstandarisasi dan

terintegrasi, penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat,
penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, dan penyediaan layanan

kesehatan yang presisi.                                                   
    Puskesmas Banjarbaru berdiri sekitar tahun 1978 dengan luas bangunan saat ini

adalah 969m2 yang berdiri pada lahan dengan luas 969m2, yang artinya antara luas lokasi
dan luas bangunan gedungnya tidak sesuai standar bangunan gedung puskesmas yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Fasyankes Kemenkes Republik Indonesia dan
Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang mengatur tentang persyaratan

lokasi Puskesmas dan persyaratan bangunan Puskesmas yaitu aksesibilitas untuk jalur
transportasi, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan

kesehatan lingkungan, tata ruang bangunan belum memperhatikan fungsi sebagai
fasilitas kesehatan terutama pada zona privasi kegiatan, zona pelayanan, zona untuk

kejadian emergensi, dan tata letak ruang pelayanan belum memperhatikan zona infeksius
dan non-infeksius. Terkait fakta-fakta yang mempengaruhi pada bangunan Puskesmas

Banjarbaru tersebut, maka akan dilaksanakan upaya penguatan sistem kesehatan melalui
pembangunan kembali (relokasi) Gedung Puskesmas Banjarbaru ke lokasi bekas Pasar

Banjarbaru sesuai dengan analisis dan peraturan yang berlaku, agar dapat memenuhi
persyaratan bangunan dan prasarana, sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 43

Tahun 2019 tentang Puskesmas.                                             
    Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 Perpres RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bahwa setiap pembangunan bangunan gedung
negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus mendapat bantuan teknis oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat,
karena itu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor

pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana
teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat

berlangsung efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar mutu. Penyedia Jasa
Pengawas Konstruksi adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk    

pelaksanaan tugas konsultansi Pengawas Konstruksi.                        

B.  Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab                                  

1.  Lingkup Pekerjaan                                                     

    a. Tahap Persiapan                                                    
       1). Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan  

           Pengawas Konstruksi.                                           

       2). Menyusun secara tertulis dan menjelaskan tata cara hubungan    
           antara Pemberi Tugas dengan pihak-pihak lain yang berhubungan  

           dengan pembangunan  ini termasuk menentukan bentuk-bentuk      

           format yang akan digunakan dalam hubungan kerja proyek.        

    b. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Fisik                                 

       1). Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang
           disusun oleh Pelaksana pekerjaan konstruksi, yang meliputi program

           pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga

           kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi,  
           dana, program Quality Assurance/Quality Control, dan program   

           kesehatan dan keselamatan kerja (K3).                          

       2). Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
           program  pengendalian sumber   daya, pengendalian  biaya,      

           pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan  
           kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan,  

           pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan   

           keselamatan kerja.                                             
       3). Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan    

           manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun

           tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
       4). Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam    

           pelaksanaan konstruksi fisik.                                  
       5). Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:               

            Memeriksa  dan  mempelajari dokumen  untuk pelaksanaan       

             konstruksi yang akan  dijadikan dasar dalam pengawasan       
             pekerjaan di lapangan.                                       

            Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, 

             serta mengawasi  ketepatan waktu, dan  biaya  pekerjaan      
             konstruksi.                                                  

            Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
             kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.       

            Mengumpulkan   data  dan  informasi di lapangan  untuk       

             memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
            Menyelenggarakan  rapat-rapat lapangan secara  berkala,      

             membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan,   

             dengan masukan  hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian,  
             mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh   

             Pelaksana pekerjaan konstruksi.                              

            Menyusun   berita acara persetujuan kemajuan  pekerjaan      
             untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah 

             terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.               

            Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings)     
             yang diajukan oleh Kontraktor.                               

            Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di     
             lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I.         

            Menyusun  daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan 

             mengawasi perbaikan nya pada masa pemeliharaan.              
            Bersama  dengan Konsultan Perencana menyusun  petunjuk       

             pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.                 

            Membantu   pengelola proyek dalam  menyusun   Dokumen        
             Pendaftaran Gedung sebagai Pendaftaran gedung negara.        

       6). Memberikan penilaian untuk mendapat persetujuan dari Pengguna  
           Anggaran tentang sub-kontraktor yang akan dilibatkan oleh      

           kontraktor                                                     

       7). Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan  
           untuk memecahkan   persoalan-persoalan yang terjadi selama     

           pekerjaan konstruksi.                                          

       8). Menyusun Laporan Akhir pekerjaan Pengawas Konstruksi.          

    c. Konsultansi                                                        

       Secara berkala setiap minggu sekali atau setiap saat bila diperlukan maka

       Konsultan Pengawas Konstruksi akan menyelenggarakan rapat koordinasi
       yang dihadiri oleh Pengguna Anggaran oleh wakilnya yang diberi     

       wewenang, pihak kontraktor, pihak konsultan perencana dan sejauh   
       diperlukan juga oleh pihak-pihak lain yang terkait pada pelaksanaan

       pekerjaan, dengan tujuan untuk:                                    

       1). Melakukan penelaahan kemajuan pelaksanaan pekerjaan            
       2). Mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul.     

       3). Menentukan sasaran pelaksanaan pekerjaan yang akan dicapai pada

           masa seminggu berikutnya.                                      
       4). Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan      

           langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.                         

       Konsultan Pengawas Konstruksi kemudian membuat  Notula rapat       
       koordinasi tersebut, yang membuat Catatan tentang masalah yang     

       dibahas dan keputusan yang telah diambil, untuk dibagikan kepada   
       berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.

    d. Dokumen                                                            

       1. Memeriksa gambar-gambar  kerja tambahan  yang dibuat oleh       
          Pelaksana pekerjaan konstruksi terutama yang mengakibatkan      

          tambah atau kurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta     

          gambar konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana pekerjaan konstruksi
          (Shop Drawings).                                                

       2. Menerima dan  menyiapkan  Berita Acara sehubungan  dengan       

          penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan       
          pembayaran angsuran.                                            

       3. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta
          penambahan   atau  pengurangan  pekerjaan guna  keperluan       

          pembayaran.                                                     

       4. Mempersiapkan formulir, Laporan harian, Mingguan dan Bulanan    
          Berita Acara kemajuan pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua   

          serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk menyiapkan

          Dokumen Pembangunan.                                            

2.  Tanggung jawab Pengawas Konstruksi                                    

    Konsultan Pengawas Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas
    jasa Pengawas Konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata

    laku profesi yang berlaku, selain juga tanggung jawab etika, baik etika moral

    maupun etika profesi (layanan Jasa Pengawas Konstruksi)               
    Secara umum  tanggung jawab Konsultan Pengawas Konstruksi adalah      

    menjaga agar kegiatan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya memiliki kinerja

    optimal sebagai berikut:                                              
    •  Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya   

       anggaran / waktu yang telah ditetapkan;                            
    •  Ketepatan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia  

       atau yang telah ditetapkan;                                        

    •  Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar / peraturan yang   
       berlaku, sehingga proyek mencapai hasil guna dan daya guna yang    

       seoptimal mungkin, memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggung 

       jawabkan sesuai dengan dokumen pekerjaan / pelaksanaan;            
    •  Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan;       

    •  Konsultan Pengawas Konstruksi juga diharapkan berfungsi sebagai    
       “agent of initiators” tertib administratif dan tertib pembangunan, 

       yaitu tertib dalam  proses  manajerial, tertib dalam hierarki      

       pengambilan keputusan, tertib dalam membuat panduan, pedoman SOP   
       (standar operasional prosedur), petunjuk manual pelaksanaan di     

       lapangan, tertib dalam legalitas produk-produk kegiatan Pengawas   
       Konstruksi yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai

       Kaidah Pengawas Konstruksi yang berlaku, termasuk produk-produk    

       Konsultan Pengawas Konstruksi baik berupa laporan-laporan teknis,  
       rekomendasi teknis maupun Laporan Visual.                          

    Penanggung jawab profesional Pengawas Konstruksi tidak hanya sebagai  

    suatu unit perusahaan selaku penyedia jasa, tetapi juga berlaku bagi para

    tenaga ahli profesional kegiatan Pengawas Konstruksi yang terlibat dan
    mengambil peran secara aktif dalam proses konstruksi.