Rehab Total Kantor Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura

PEMERINTAH     KABUPATEN    BANJAR                    

          DINAS   PEKERJAAN      UMUM,    PENATAAN      RUANG            
                          DAN   PERTANAHAN                               

               Jl. P. Hidayatullah No. 2 Martapura Telp. (0511) 4723054 - Fax. (0511) 4723054
           website : dinaspupr.banjarkab.go.id e-mail : [email protected] Kalimantan Selatan - 70611

      URAIAN         SINGKAT           PEKERJAAN                         

                              Kegiatan                                   

     Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah       
                           Kabupaten/Kota                                

                             Pekerjaan                                   
        Rehab Total Kantor Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura           

                               Lokasi                                    

                     Kec. Martapura Kab. Banjar                          

                          Tahun Anggaran                                 

                                2025                                     
   I. LATAR BELAKANG                                                     

      Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
  daerah (desa atau yang disebut lainnya) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  maka semakin jelas pula peran Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah,
  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa
  tidak lagi dipandang dengan sebelah mata namun justru menjadi salah satu variabel dan tolok

  ukur yang paling penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
  sebuah negara. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kemajuan negara ini tidak dapat
  dipisahkan dari kemajuan desa. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
  dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana

  berupa Kantor Desa.                                                    
      Kantor desa atau kantor kelurahan merupakan pusat fasilitas pelayan bagi masyarakat
  perdesaan, menjadikannya sebagai central bagi segala kegiatan yang ada didesa, baik itu dibidang
  Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan ataupun Pembinaan semua berpusat di Kantor Desa
  maupun Kantor Kelurahan. Keberadaan dan kondisi dari sebuah kantor Desa bisa mencerminkan

  dari identitas Desa itu sendiri sehingga untuk menjadikan kantor desa menjadi pusat dari fasilitas
  pelayanan maka dibutuhkan kantor desa yang layak.                      
      Kantor desa atau kantor kelurahan yang layak adalah kantor yang baik untuk pelayanan
  dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap masyarakat yang datang maupun bagi aparat

  desa yang bertugas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjar dituntut pula untuk senantiasa
  memperhatikan dan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah desa dan
  pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur penyelenggaraan
  pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.                     

  II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

   1. Sepsifikasi teknis ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat
      masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
      diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.          

   2. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung
      jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
      Spesifikasi Teknis ini.                                            
   3. Maksud pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat yang mengacu

      pada hasil yang sudah direncanakan yaitu desain, material dan pembiayaan.
   4. Tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan
      pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan tersedianya
      sarana tempat kerja yang nyaman dan aman sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
      pelayanan masyarakat daerah berjalan dengan baik.                  

 III. SASARAN                                                            
      Meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Banjar khususnya di
  tingkat Desa dengan sarana dan prasarana yang layak berupa Kantor Desa. Dengan adanya

  pembangunan kantor desa ini diharapkan aparatur penyelenggaraan pemerintah desa dapat
  melaksanakan tugas-tugasnya dengan efektif, efesien dan akuntabel untuk pelayan masyarakat.
 IV.  RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN                

   1. Lingkup Kegiatan adalah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di
      Daerah Kabupaten/Kota.                                             
   2. Lingkup Subkegiatan adalah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,
      Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

   3. Lingkup Pekerjaan adalah Rehab Total Kantor Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura,
      dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus
      Juta Rupiah).                                                      
   4. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:                        

       a) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK)            
       b) Rehab Kantor Desa                                              
         (1) Pekerjaan Persiapan                                         
         (2) Pekerjaan Tanah / Pondasi                                   
         (3) Pekerjaan Beton / Struktur                                  

         (4) Pekerjaan Atap                                              
         (5) Pekerjaan Dinding/ Plafond/ Penutup Lantai                  
         (6) Pekerjaan Pintu, Jendela, dan Alat Penggantung              
         (7) Pekerjaan Instalasi Listrik                                 

         (8) Pekerjaan Sanitair/ Pantry                                  
         (9) Pekerjaan Pengecatan & Lainnya                              

  V.  NAMA SKPD DAN ALAMAT  SKPD                                         

      Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
   1. SKPD      : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
                  Banjar                                                 
   2. Alamat SKPD : Jl. Pangeran Hidayatullah No 2 Martapura             

 VI.  KEGIATAN PEMBANGUNAN                                               
      Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraiakan
  sebagai berikut:                                                       

   1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
   2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun
      (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada
      saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan

      standar teknis yang dipersyaratkan).                               
   3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan
      alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti
      yang tercantum dalam spesifikasi teknis.                           
   4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan

      konstruksi.                                                        
   5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Manajemen Keselamatan dan
      Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi                                  
   6. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Surat Perjanjian Kerja
      Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah
      terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.
   7. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang

      tercantum dalam Perpres 12 tahun 2021 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
   8. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
      konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban
      memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa
      konstruksi.                                                        

   9. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya.
      Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi
      dengan sempurna.                                                   
   10. Masa pemeliharaan pekerjaan ini minimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

      terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.         
   11. Bangunan gedung akan di hibahkan kepada pihak pengguna bangunan melalui proses yang
      sudah ditetapkan.                                                  
   12. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah:       
      a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;

      b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi:                  
         ▪ Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
         ▪ Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik;
         ▪ Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi;

         ▪ Pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala  
           perubahan/Addendumnya;                                        
         ▪ Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
           fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan;
         ▪ Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II,

           pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
           konstruksi fisik;                                             
         ▪ Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
           konstruksi fisik.                                             

 VII. KLASIFIKASI BIDANG USAHA                                           

      Pada paket pekerjaan ini memerlukan klasifikasi usaha jasa konstruksi (SBU) BG009 Jasa
  Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya dan Nomor Induk Berusaha

  KBLI:41019 – Konstruksi Gedung Lainnya.                                

VIII. WAKTU  PELAKSANAAN  PEKERJAAN                                      

      Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini adalah Seratus Dua Puluh
  (120) Hari Kalender.