Pengadaan Jasa Lainnya Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Dalam Rangka Validasi Data Pelaku Usaha Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT                                                         

   a) Gambaran Umum                                                    

      Investasi memegang peranan strategis terhadap pertumbuhan ekonomi
      nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025,
      Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 29,15%
      atas capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% (y/y) tahun
      2024. Adapun, menuju Indonesia Emas 2045, Presiden RI telah menetapkan
      strategi berupa penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam
      hal ini, diperlukan capaian realisasi investasi sebesar Rp. 13.032,8 Triliun
      baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal     
      Dalam Negeri (PMDN) sepanjang tahun 2025-2029, dengan pertumbuhan
      investasi rata-rata 15,67% per tahun.                            

      Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang
      Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berperan penting terhadap
      upaya pencapaian realisasi tersebut dengan memastikan bahwa      
      pelaksanaan penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan     
      perundang-undangan yang berlaku, dan mencapai target yang telah  
      ditetapkan. Tolak ukur ketercapaian target realisasi investasi dapat diperoleh
      melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan oleh

      pelaku usaha/penanam modal. LKPM merupakan salah satu bentuk     
      pengawasan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal, yang 
      mencatat seberapa besar biaya yang diinvestasikan perusahaan pada
      periode tersebut di setiap periode pelaporannya. Mengingat sifat dari LKPM
      yang merupakan self-reporting (dengan tetap dilakukan verifikasi dari
      petugas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengeliminasi
      data anomali/outlier), kepatuhan pelaku usaha dan pemahaman terkait
      pelaporan LKPM dari pelaku usaha yang wajib lapor menjadi aspek yang
      penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan.     

      Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah 
      berupaya secara maksimal melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka
      mendorong tingkat kepatuhan pelaporan LKPM dari pelaku usaha, di 
      antaranya seperti asistensi dan bimbingan teknis LKPM, fasilitasi
      penyelesaian masalah, dan pemberian sanksi LKPM. Adapun keterbatasan
      sumber daya di Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
      Modal dan memperhatikan target realisasi investasi per tahun yang terus
      meningkat, diperlukan langkah-langkah optimalisasi dan terobosan baru dari
      pelaksanaan yang telah berlangsung saat ini.                     

      Berdasarkan data dari Direktorat Data dan Informasi Kementerian Investasi
      dan Hilirisasi/BKPM per Juli 2025, diketahui bahwa dari 251,497 pelaku
      usaha wajib lapor LKPM yang tercatat pada sistem OSS RBA, terdapat
      178,373 pelaku usaha (70,9%) yang belum menyampaikan LKPM pada   
      periode Triwulan II 2025 lalu, sejumlah 81,720 pelaku usaha di antaranya

      merupakan entitas yang terbilang baru (masa pengajuan permohonan 
      proyek/kegiatan usaha dilakukan pasca OSS RBA). Banyaknya pelaku 
      usaha yang belum menyampaikan LKPM tersebut menjadi tantangan bagi
      unit Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
      untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan     

      pelaporan LKPM dan memperoleh potensi nilai realisasi investasi yang
      belum dilaporkan pelaku usaha.                                   
      Realisasi investasi tahun 2025 telah mencapai Rp. 942,87 Triliun sampai
      dengan Triwulan II 2025, sebesar 49,48% dari target investasi Tahun 2025
      yang ditetapkan oleh Bapak Presiden yaitu Rp. 1.905,6 Triliun. Berdasarkan

      hal tersebut maka masih diperlukan dorongan lebih untuk memperoleh sisa
      capaian realisasi investasi sebesar Rp. 962,73 Triliun pada pertengahan
      akhir tahun 2025.                                                
      Rencana aksi yang akan dilakukan unit Kedeputian Bidang Pengendalian
      Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melakukan fasilitasi kepada pelaku

      usaha dan validasi pelaporan LKPM secara personal kepada masing- 
      masing pelaku usaha wajib lapor tersebut. Secara personal artinya petugas
      akan dikerahkan untuk menghubungi masing-masing pelaku usaha baik
      melalui media aplikasi daring, telepon ataupun pesan instan, sehingga
      pelaku usaha dapat difasilitasi dan dibimbing bila mengalami kendala dan
      dipastikan kepatuhan menyampaikan pelaporan pada periode berikutnya.
      Mengingat keterbatasan jumlah personil di Kedeputian Bidang      
      Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka diperlukan dukungan
      pihak ketiga jasa lainnya sebagai fasilitator untuk menghubungi masing-
      masing pelaku usaha wajib lapor tersebut. Sebelum memulai melaksanakan
      tugas dan untuk memastikan pemahaman pengetahuan terkait pelaporan
      LKPM yang dilaporkan melalui sistem OSS maka terlebih dahulu dilakukan
      pelatihan teknis dan substansi kepada masing-masing petugas      

      penghubung.                                                      
      Oleh karena itu, Direktorat Wilayah III, Kedeputian Bidang Pengendalian
      Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai PIC dari kegiatan Persiapan Press
      Release Realisasi Investasi yang sedang berlangsung pada tahun anggaran
      2025 menganggarkan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah dalam
      rangka Validasi Data Pelaku Usaha yang Belum Menyampaikan Laporan

      Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).                                 

 B. PENERIMA MANFAAT                                                   
     1. Perusahaan PMA dan PMDN;                                       
    2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;                      
    3. Instansi terkait lainnya.                                       

 C. LINGKUP PEKERJAAN                                                  
     1. Lingkup Wilayah                                                

         Proyek yang menjadi objek fasilitasi dan validasi pelaporan LKPM yang
     lokasinya berada di seluruh Indonesia, yang meliputi entitas wajib lapor LKPM, secara
     sistem OSS RBA sudah bisa melaporkan LKPM (eligible) namun tidak memenuhi
     kewajiban pelaporan LKPM pada periode Triwulan II 2025.           

     2. Lingkup Substansi                                              
         Ruang Lingkup pekerjaan ini adalah kegiatan fasilitasi dan validasi pelaporan
     LKPM. Pelaku usaha yang difasilitasi berdasarkan data yang disampaikan oleh
     Direktorat Data dan Informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang belum
     melaporkan LKPM di Triwulan II 2025. Adapun, mengingat data tersebut merupakan
     pengecekan sampai dengan Triwulan II 2025, daftar proyek yang difasilitasi dapat

     dilakukan update apabila telah diselesaikannya pelaksanaan Triwulan III 2025.
         Rangkaian kegiatan terdiri atas penyediaan petugas fasilitator, rapat persiapan
     dan pembahasan pelaksanaan fasilitasi dan validasi pelaku usaha yang belum
     melaporkan LKPM, pelatihan petugas, pelaksanaan fasilitasi dan validasi, kemudian
     rapat koordinasi progres pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan.    

         Pihak ketiga jasa lainnya melaksanakan pengadaan layanan Penyediaan dan
     Pengelolaan SDM, Sistem, Perangkat dan Infrastruktur Outbound Call dan Frontliner
     bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, beserta line telephoni-nya, mencakup
     antara lain :                                                     

      1) Penyediaan Infrastruktur dan Tenaga Kerja Pelaksana Operasional
         a) Menyusun kriteria untuk melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja
           hingga proses seleksi.                                      
         b) Mengadakan training kepada tenaga kerja Outbound Call dan Frontliner
           sesuai kualifikasi dan kemampuan.                           
         c) Menyediakan platform CRM yang sudah mengakomodir Omnichannel yang
           merupakan platform tunggal untuk mendukung interaksi dikanal Outbound
           Call dan Frontliner.                                        
         d) Mengatur dan menyusun sistem penggajian tenaga kerja.      
         e) Menyiapkan kebutuhan perangkat pendukung operasional layanan
           outbound, dan frontlineryang memadai (baik sewa atau milik sendiri).
       2) Penyediaan infrastruktur dan IT                              
         a) Menyediakan kebutuhan terkait dengan informasi dan telekomunikasi mulai
           dari tenaga kerja, platform, link, dan melakukan monitoring dan maintenance
         b) Membuat sarana dan prasarana pendukung aplikasi Contact Center yaitu

           aplikasi Costumer Relationship Management (CRM) merupakan salah satu
           aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan Multi Kanal Kementerian
           Investasi dan Hilirisasi/BKPM.                              
       3) Penyediaan Proses Pemantauan dan Dokumentasi                 
         a) Membuat dokumentasi dan laporan secara periodik atas kinerja dari tim
           Outbound Call dan Frontliner.                               
         b) Menyediakan dan mendukung monitoring dashboard             
         c) Merekam data percakapan selama periode kontrak.            
       4) Penyedia membuat rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan implementasi
         dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan
         Hilirisasi/BKPM.                                              
       5) Penyedia dapat memberikan laporan periodik terkait performansi dari layanan
         Outbound Call dan Frontliner. Dokumen tersebut disampaikan paling lambat
         tanggal 5 setiap bulannya.                                    

       6) Layanan Outbound Call dan Frontliner dikembangkan dengan mekanisme
         sewa.                                                         

 D. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN                                     
   1. Subyek yang bertanggung jawab                                    

         Direktur Wilayah III, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan  
      Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
      Penanaman Modal sebagai penanggung                               

       Output dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan Fasilitasi dan
     Validasi Perusahaan yang Belum Melaporkan LKPM. Adapun modul tersebut
     terdiri atas:                                                     

     a. Gambaran umum tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi perusahaan
       dalam menyampaikan pelaporan LKPM;                              
     b. Gambaran potensi nilai realisasi investasi pelaku usaha;       
     c. Analisis dampak kegiatan terhadap pelaporan LKPM termasuk peningkatan
       kepatuhan pelaku usaha;                                         
     d. Hasil dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam rangka meningkatkan
       tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan pelaporan LKPM.

     3. Outcome/Manfaat Kegiatan                                       
     a. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;    
     b. Pelaku usaha lebih memahami kewajiban dan cara penyampaian LKPM;
     c. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki pedoman evaluasi atas
       proses penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM.

Sebagai Informasi kepada Penyedia Bahwa Paket Pekerjaan ini merupakan  
Tender PRA-DIPA. Pengesahan Anggaran Menunggu Persetujuan Kementerian  
Keuangan. Apabila dikemudian hari tidak terdapat alokasi Anggaran. Tender
dibatalkan dan Penyedia yang dinyatakan sebagai Pemenang tidak dapat   
menuntut Ganti rugi apapun (dilengkapi dengan Surat Pernyataan pada saat
Pemberkasan Pemenang Tender)