Jasa Pendampingan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sistematik Lengkap Di Kota Depok Tahun 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
JASA PENDAMPINGAN PENERTIBAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG SISTEMATIK LENGKAP
                      DI KOTA DEPOK TAHUN 2025                          
                             TA 2025                                    

 Landasan Hukum   1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan sebagaimana telah
                     diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
                  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
                     Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan
                     Evaluasi Pemanfaatan Ruang;                        
                  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
                     Ruang;                                             
                  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Kawasan
                     Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
                  5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
                     Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
                     Strategis Nasional;                                
                  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
                     Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
                  7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
                     Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
                  8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
                     Kota Depok Tahun 2022-2042;                        

 Lingkup Kegiatan Ruang Lingkup Kegiatan, meliputi:                     

                   a. Pengumpulan dan penyusunan data spasial dan data perizinan terkait pelanggaran
                     pemanfaatan ruang di Kota Depok;                   
                   b. Melakukan pendampingan dan analisis perubahan fungsi ruang akibat pelanggaran
                     pemanfaatan ruang;                                 
                   c. Melakukan pendampingan dan analisis dampak yang ditimbulkan akibat
                     pelanggaran pemanfaatan ruang, analisis nilai manfaat pengenaan sanksi yang
                     diberikan terhadap pemanfaatan ruang, analisis kerugian publik yang ditimbulkan
                     akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;              
                   d. Melakukan pendampingan dan analisis hukum dan konsekuensi hukum yang akan
                     terjadi apabila aksi pemasangan plang pembongkaran dan dilakukan;
                   e. Penyusunan kajian spasial dan kajian hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang;
                   f. Penyusunan rencana kerja penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
 Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Jasa Pendampingan Penertiban Pelanggaran
                     Pemanfaatan Ruang Sistematik Lengkap di Kota Depok Tahun 2025 dilaksanakan
                     dalam waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, dengan jadwal seperti berikut
                     ini :                                              

                       Tahap Pelaksanaan        Bulan                   
                   No                                                   
                          Kegiatan    1     2     3     4    5          
                   1   Pengumpulan Data                                 
                   2   Analisis Data                                    
                   3   Rekomendasi Sanksi                               
                   4   Pembahasan                                       
                   5   Penyusunan Laporan                               

 Laporan          Laporan Pendahuluan (4 eksemplar) maksimal 30 hari setelah kontrak ditandatangani,
                  berisi muatan :                                       
 Pendahuluan        a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dasar Hukum, Ruang
                       Lingkup, Rencana Kerja, dan Sistematika Penulisan);
                    b. Tinjauan Kebijakan;                              
                    c. Pendekatan dan Metodologi (Pendekatan Kegiatan, Metodologi Analisis Data,
                       Skema identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang);
                    d. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan.               

                  Laporan Akhir Pendampingan (4 eksemplar) maksimal 150 hari setelah kontrak
 Laporan Akhir                                                          
                  ditandatangani, berisi muatan :                       
                    a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dasar Hukum, Ruang
                       Lingkup, Rencana Kerja, dan Sistematika Penulisan);
                    b. Tinjauan Kebijakan;                              
                    c. Hasil Identifikasi Pelanggaran Pemanfaaan Ruang berdasarkan Pemantauan (On
                       Screen), Survey Lapangan, Pengaduan masyarakat, dan media massa;
                    d. Hasil Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada RTR Kota Depok;
                    e. Berita Acara Penyepakatan Hasil Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
                      Terhadap RTR Kota Depok;                          
                    e. Rekomendasi Kajian Hukum dan Bentuk Sanksi Penertiban terhadap Hasil
                       Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;      
                    f. Kesimpulan dan Saran.                            
                  Semua data hasil survey, beserta hasil olahan, beserta hasil Pelaporan maupun segala
 Eksternal Harddisk                                                     
                  bentuk peta dimasukkan kedalam 1 (satu) buah eksternal harddisk.