Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe D Dan Tipe E Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Ketapang - Kalimantan Barat Ta 2024

Basic Information

Type: Public Tender

Tender Code: 25902252

Date: 25 January 2024

Year: 2024

KLPD: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Work Unit: 13 Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Ketapang

Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran

Contract Type: Lumsum

Financial Information

Value (Nilai Pagu): Rp 236,598,000

Estimated Value (Nilai HPS): Rp 236,126,000

Winner (Pemenang): PT Freya Karya Utama

NPWP: 632625984445000

RUP Code: 46913188

Work Location: JL. Lingkar Kota Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang - Ketapang (Kab.)

Participants: 34

Applicants

				Reason
PT Borneo Jasa Konsultan Teknik	0861713964707000	Rp 230,351,640	91.11	-
PT Freya Karya Utama	0632625984445000	Rp 234,577,299	95	-
CV Lavina Cipta Persada	0050*030	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Citra Diamanta Khatulistiwa	0015198880701000	-	82.73	Skor nilai pada unsur proposal teknis sebesar 9,40 tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi.
Arthama Engineering Consultant	0934*190	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
CV Ruang Urban	0974*290	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Miftah Multi Design	0032170243805000	-	-	Tidak hadir pada undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai undangan yang telah dikirim melalui LPSE pada 12 Maret 2024.
Danureksa Sarana Cipta	0032005415015000	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
CV Nivo Graphic Konsultan Teknik	0618*310	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Ramu Prima Persada	0317980225428000	-	-	Tidak hadir pada undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai undangan yang telah dikirim melalui LPSE pada 12 Maret 2024.
Bahtra Jasa Konsul Teknik	0813017357701000	-	-	Tidak hadir pada undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai undangan yang telah dikirim melalui LPSE pada 12 Maret 2024.
CV Karya Cipta Elang	0617*130	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Primaragam Unggul	0025544578422000	-	-	-
PT Trias Erisko Konsultan	0722913894701000	-	-	Tidak hadir pada undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai undangan yang telah dikirim melalui LPSE pada 12 Maret 2024.
CV Irdinindo Multi Lestari	0902*040	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
CV Maha Karya Desain	0667070817942000	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Citra Desain Arsitama	0633*010	-	-	Skor kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
PT Zalco Pratama	0024560997085000	-	-	Tidak hadir pada undangan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi sesuai undangan yang telah dikirim melalui LPSE pada 12 Maret 2024.
CV Epic Design	0927*010	-	-	-
CV Devita Izzatindo	0025169186701000	-	-	-
CV Orchid Marennu Engineering	0060*040	-	-	-
PT Cipta Indah Citra	0011236015701000	-	-	-
PT Parindo Raya Engineering	0311841811419000	-	-	-
CV Miko Agro Technology	0438346439702000	-	-	-
Sarana Karya Sejahtera	0026822189701000	-	-	-
PT Bayu Berlian Mandiri	0023419070035000	-	-	-
Pena Konsultan. CV	0845*260	-	-	-
CV Mutiara Timur Konsultan	0973*531	-	-	-
CV Mars Kreasi	0033025602701000	-	-	-
Eja Malika Abadi	0964*010	-	-	-
CV Putra Kembar Perkasa	0812*030	-	-	-
CV Dunia Teknik Consult	0316978725922000	-	-	-
CV Ganessa Consultant Group	0020298709101000	-	-	-
PT Graha Mitra Konsultan	0946251220422000	-	-	-

Attachment

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA                
                             REPUBLIK INDONESIA                           
                       KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT                    
                  KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG               
                 Jalan Lingkar Kota Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Ketapang
                            Telepon: (0534) 3032995                       
               Laman : imigrasiketapang.com, Surel : [email protected]

                      URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
                 PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN                     
               PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE D DAN TIPE E                 
   PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG - KALIMANTAN BARAT TA 2024
                      SUMBER DANA PNBP T.A. 2024                          

                        I. URAIAN PENDAHULUAN                             

1. LATAR BELAKANG      : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang di bentuk pada
                         tahun 2016 berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
                         M.HH-01.OT.01. 01 Tanggal 13 Januari 2016 Tentang
                         Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor
                         Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Palopo
                         dan Kantor Imigrasi Kelas III Bima.              

                         Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang merupakan salah
                         satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal Kementerian
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang
                         berada di Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di bawah
                         Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
                         Kalimantan Barat yang memiliki wilayah kerja 2 (dua)
                         Kabupaten yakni : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten
                         Kayong Utara. Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non
                         TPI Ketapang di resmikan pada Tahun 2016 oleh Menteri
                         Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna
                         H Laoly, saat ini belum memiliki rumah dinas untuk
                         memenuhi kebutuhan rumah dinas.                  

                         Guna mewujudkan rencana Pengadaan Jasa Konsultan 
                         Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe D Dan Tipe
                         E atas kajian tersebut diatas maka perlu disusun Belanja Jasa
                         Pengadaan Konsultan Perencana Pihak Ketiga.      

2. MAKSUD DAN TUJUAN   : Maksud Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan 
                         Rumah Dinas adalah sebagai berikut:              
                          a) Memenuhi kebutuhan Rumah Dinas Kantor Imigrasi
                            Kelas II Non TPI Ketapang untuk tempat tinggal atau
                            hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat
                            dan atau pegawai negeri sipil.                
                          b) Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail 
                            engineering design (DED).                     
                          c) Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
                            sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.         
                          d) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.
                          e) Memproyeksikan keinginan keinginan atau ide ide
                            pengguna jasa kedalam design pembangunan.     
                          f) Melakukan penyusaian design bila terjadi kesalahan
                            pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak mungkin
                            dilaksana.                                    
                          g) Mempertangungjawabkan design dan perhitungan 
                            struktur bila terjadi kegagalan kontruksi.    
3. SASARAN             : Sasaran yang hendak dicapai dalam Pengadaan jasa 
                         Konsultan Perencana adalah terpilihnya perusahaan jasa
                         konsultasi perencanaan yang akan melaksanakan    
                         pengendalian terhadap proses pekerjaan : Pengadaan Jasa
                         Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe D
                         Dan Tipe E Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Ketapang
                         - Kalimantan Barat TA. 2024.                     

4. LOKASI PEKERJAAN    : Lokasi pekerjaan adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
                         Ketapang Jalan Lingkar Kota Kel Mulia Baru Kec Delta Pawan
                         Kab Ketapang.                                    

5. SUMBER PENDANAAN    : Sumber Pendanaan Kegiatan Pengadaan Konsultansi  
                         Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kantor Imigrasi
                         Kelas II Non TPI Ketapang type D 1 (satu) unit dan E 4
                         (empat) Unit. Dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 236.598.000,00
                         (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilam
                         Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dengan nilai HPS Rp.
                         236.520.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus
                         Dua Puluh Ribu Rupiah)                           

                         II. RUANG LINGKUP                                

6. LINGKUP KEGIATAN    : Secara umum, metode dalam rencana kerja yang akan
                         dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan
                         Pembangunan Rumah Negara Tipe D Dan Tipe E Pada Kantor
                         Imigrasi Kelas II Non Tpi Ketapang - Kalimantan Barat TA.
                         2024 meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu :   

                            a. Membuat Konsepsi Perancangan.              
                              Tahap konsepsi perancangan digunakan untuk  
                              membantu pengguna jasa memperoleh gambaran  
                              atas konsepsi perancangan dan mendapatkan   
                              gambaran pertimbangan bagi penyedia jasa dalam
                              melakukan perancangan meliputi, data dan informasi,
                              analisis, Dasar pemikiran dan pertimbangan  
                              perancangan, Program ruang, Organisasi hubungan
                              ruang, Skematik rencana teknis, Sketsa gagasan.
                            b. Membuat Pra Rancangan.                     
                              Tahapan Pra Racangan meliputi :             
                                1) Mendapatkan pola dan gubahan bentuk    
                                   rancangan yang tepat, waktu rehabilitasi yang
                                   paling singkat, serta biaya yang paling
                                   ekonomis;                              
                                2) Memperoleh kesesuaian pengertian yang  
                                   lebih tepat atas konsepsi perancangan serta
                                   pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan.
                                3) Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan
                                   konsepsi perancangan terhadap ketentuan
                                   Rencana Tata Ruang untuk perizinan.    
                            c. Membuat Pengembangan Rancangan.            
                              Pengembangan rancangan digunakan untuk :    
                                1) Kepastian dan kejelasan ukuran serta wujud
                                   karakter bangunan secara menyeluruh, pasti,
                                   dan terpadu;                           
                                2) Mematangkan konsepsi rancangan secara  
                                   keseluruhan, terutama ditinjau dari    
                                   keselarasan sistem yang terkandung     
                                   didalamnya, baik dari segi kelayakan dan
                                   fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi   
                                   bangunan;                              
                                3) Penyusunan rancangan detail.           
                            d. Membuat Rancangan Detail.                  
                              Rancangan  detail disusun berdasarkan       
                              pengembangan rancangan yang telah disetujui paling
                              sedikit meliputi :                          
                                1) Gambar detail arsitektur, detail struktur, detail
                                   utilitas dan lanskap;                  
                                2) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Rencana 
                                   Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi
                                   (Engineering Estimate) dan Bill of Quantity
                                   (BQ);                                  
                                3) Laporan perencanaan.                   
                            e. Tahap Tender Konstruksi                    
                              Tender Konstruksi meliputi :                
                                1) Membantu pengguna anggaran / Kuasa     
                                   Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Pejabat 
                                   Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun
                                   dokumen tender dan pelaksanaan tender. 
                                2) Membantu Panitia Pengadaan pada waktu  
                                   penjelasan pekerjaan , termasuk menyusun
                                   Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun
                                   kembali dokumen tender dan melaksanakan
                                   tugas – tugas yang sama apabila terjadi
                                   tender ulang.                          
                            f. Tahap Pengawasan Konstruksi                
                              Pengawasan konstruksi secara berkala meliputi :
                                1) Melakukan penyesuaian gambar dan       
                                   spesifikasi teknis bila ada perubahan. 
                                2) Memberikan Penjalasan terhadap persoalan-
                                   persoalan yang timbul selama masa      
                                   pelaksanaan konstruksi.                
                                3) Memberikan saran-saran.                

7. KRITERIA            : Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan  
                         Perencanaan seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan
                         Kerja (KAK) ini harus menghasilkan produc dengan cakupan
                         dibawah ini :                                    
                           a) Dokumen Perencanaan Teknis/Detail Engineering
                             Design (DED) kegiatan Pembangunan Rumah Dinas
                             Type D dan E Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
                             Ketapang Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan
                             Barat.                                       
                           b) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan    
                             Lampiran Analisa serta Daftar Item Pekerjaan (Bill Of
                             Quantity) dan perhitungan teknis lainnya.    
                           c) Gambar desain bangunan agar bisa menunjang  
                             dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai yang
                             dipersyaratkan.                              
                           d) Dokumen Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan
                             Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.          
                           e) Lampiran data dan gambar serta dokumentasi lainnya
                             yang mendukung dan  dipersyaratkan sesuai    
                             ketentuan.                                   
                           f) Cetak Gambar 3D Pembangunan Rumah Dinas Type D
                             dan E Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.    
                           g) Dokumen-dokumen Tender Pelaksanaan Konstruksi
                             Fisik sesuai yang diipersyaratkan.           
                           h) Inventarisasi sumber material di sekitar lokasi
                             Pembangunan (bila ada) dilengkapi            

8. KELUARAN            : Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan  
                         Perencanaan seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan
                         Kerja (KAK) ini harus menghasilkan produc dengan cakupan
                         dibawah ini :                                    
                           i) Dokumen Perencanaan Teknis/Detail Engineering
                             Design (DED) kegiatan Pembangunan Rumah Negara
                             Type D dan E Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
                             Ketapang Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan
                             Barat.                                       
                           j) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan    
                             Lampiran Analisa serta Daftar Item Pekerjaan (Bill Of
                             Quantity) dan perhitungan teknis lainnya.    
                           k) Gambar desain bangunan agar bisa menunjang  
                             dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai yang
                             dipersyaratkan.                              
                           l) Dokumen Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan
                             Rumah Negara Type D dan E Kantor Imigrasi Kelas II
                             Non TPI Ketapang Kantor Wilayah Kemenkumham  
                             Kalimantan Barat.                            
                           m) Lampiran data dan gambar serta dokumentasi lainnya
                             yang mendukung dan  dipersyaratkan sesuai    
                             ketentuan.                                   
                           n) Cetak Gambar 3D Pembangunan Pembangunan     
                             Rumah Negara Type D dan E Kantor Imigrasi Kelas II
                             Non TPI Ketapang Kantor Wilayah Kemenkumham  
                             Kalimantan Barat.                            
                           o) Dokumen-dokumen Tender Pelaksanaan Konstruksi
                             Fisik sesuai yang diipersyaratkan.           
                           p) Inventarisasi sumber material di sekitar lokasi
                             Pembangunan (bila ada) dilengkapi            

9. JANGKA WAKTU        : Kegiatan Perencana dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK
                         (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang
                         disediakan untuk melaksanakan tugas kajian yang diberikan
                         kepada Konsultan adalah selama 180 (seratus delapan puluh)
                         hari Kalender.

Tenders also won by PT Freya Karya Utama

		Authority
19 September 2023	Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik Bpsdm Hukum Dan Ham - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 2,510,690,000
30 September 2024	Ded Pembangunan Gedung Sat Tahti	Kab. Bogor	Rp 798,090,000
11 January 2024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah,belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Perencanaan Ded Gedung Kantor Dinas Kukm Kota Bandung	Kota Bandung	Rp 746,235,240
25 July 2025	Pengadaaan Jasa Konsultansi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Dan Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025	Kementerian Hukum	Rp 653,000,000
24 April 2025	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Blud (Isy) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Ruang Ct. Scan Rsud Cideres	Kab. Majalengka	Rp 458,012,800
14 June 2025	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Blud (Konsultansi Pengawas Ruang Ct-Scan 64 Slice)	Kab. Majalengka	Rp 458,012,800
22 May 2025	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kejari	Kab. Bandung	Rp 300,000,000
28 April 2023	Pengadaan Perencanaan Konstruksi [1 Pkt] Kegiatan Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung Sjdi Dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Bphn - Gedung Dan Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Ta 2023	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 172,000,000
15 May 2025	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung Bangunan Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2025	Kementerian Hukum	Rp 165,354,000
1 October 2024	Perencanaan Renovasi Kawasan Gedong Budaya Soreang	Kab. Bandung	Rp 100,000,000