Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Di Kabupaten Pringsewu

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
      PENYUSUNAN PROFIL KAWASAN KUMUH  KEWENANGAN  PROVINSI               
           DI KABUPATEN PRINGSEWU – KONSULTAN PENDATAAN                   

a. Ruang lingkup lokasi pekerjaan jasa konsultansi                        

   Lingkup wilayah yang menjadi fokus kegiatan ini berada di Kabupaten    
   Pringsewudengan fokus di lokasi delineasi kawasan kumuh meliputi:      

   1. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi di Pekon Pringsewu Selatan dan    
     Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu.                                 

   2. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi di Pekon Margakarya dan Pekon     
     Waluyojati Kecamatan Pringsewu dan di Pekon Margodadi Kecamatan      

     Ambarawa.                                                            
   3. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi di Pekon Wates Timur Kecamatan    

     Gading Rejo.                                                         
   4. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi di Pekon Pringsewu Barat dan Pekon

     Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu.                                 
   5. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi di Pekon Gading Rejo Kecamatan    

     Gading Rejo.                                                         

b. Lingkup pekerjaan jasa konsultansi meliputi:                           
  1. Konsultan Perencana berkoordinasi dengan Pihak terkait (Pemerintah Daerah

     dan Perangkat Daerah). Koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan
     perihal dasar hukum, teknis, kajian lingkungan serta data-data primer dan

     sekunder lainnya terhadap identifikasi wilayah sesuai dengan dokumen 
     perencanaan wilayah di Kabupaten dan dikompilasi dengan dokumen lain yang

     terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.                     
  2. Menyiapkan peta dasar dan peta sebaran permukiman kumuh.             

  3. Melakukan verifikasi luasan permukiman kumuh dan memahami fenomena   
     kekumuhan lokasi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan dari data baseline.

  4. Melakukan identifikasi persoalan permukiman kumuh sesuai 7 indikator,
     status kepemilikan tanah dan status kebencanaan.                     

  5. Menyusun profil permukiman kumuh kawasan terdelineasi (sistem sekunder
     dan primer).                                                         

  6. Melakukan kajian kebijakan tata ruang dan sektoral dengan metode overlay
     peta-peta.                                                           
  7. Clustering kawasan perencanaan berdasarkan pertimbangan kedekatan,   
     tingkat kompleksitas, fungsi strategis kawasan, permasalahan dan kemudahan

     penanganan untuk menghitung kebutuhan.                               
  8. Menyusun skenario (roadmap) penanganan kawasan permukiman kumuh.     

  9. Menyusun program dan rencana investasi skala kawasan untuk 5 tahun (long
     list).                                                               

  10. Koordinasi dengan PPK dan PPTK terkait dengan progres pelaksanaan   
     kegiatan.