Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pasir Pangarayan - Riau Tahun Anggaran 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI                  
                     KANTOR WILAYAH RIAU                               
      LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PANGARAYAN               
          Jl. Pengayoman No.33 Telp. 0762-91115, email : [email protected]

                URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                              

                       PROGRAM KEGIATAN                                

              KEBUTUHAN DASAR DAN LAYANAN KESEHATAN                    

                       PAKET PEKERJAAN                                 

               PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN                    
             PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN                
            KELAS IIB PASIR PANGARAYAN- RIAUTAHUN ANGGARAN 2024        

          LEMBAGA PEMASYARAKATAN   KELAS IIB PASIR                     

            PANGARAYAN   TAHUN  ANGGARAN   2024                        
1. UMUM                                                                

    Kementrian Negara/ Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM RI          
    Unit Kerja/Organisasi : Kantor Wilayah Riau                        

    Satuan Kerja     : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan
    Nama Program     : Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan           
    Nama Kegiatan    : Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit  
    Nama Pekerjaan   : Pengadaan Bahan Makanan (Bama) untuk Narapidana dan
                       Tahanan Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan Tahun Anggaran 2024

    Lokasi Pekerjaan : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan, Jl.Pengayoman
                       No.33 Dsn. Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi, Kec. Rambah, Kab. Rokan
                       Hulu – Riau                                     

    Nilai Pagu Anggaran : Rp. 7.124.922.000,- (Tujuh milyar seratus dua puluh empat juta sembilan
                       ratus dua pulu dua ribu Rupiah)                 
    Nilai HPS        : Rp. 7.124.482.747,55 (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta empat
                       ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima
                       puluh lima sen)                                 
    Jenis Kontrak    : Harga Satuan                                    
    Sumber Pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)       
    Pra DIPA         : DIPA TA. 2024                                   

2. PENDAHULUAN                                                         

  a. Bahwa pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusian yang mendasar, karena
     makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan
     aktifitasnya sehari-hari;                                         
  b. Bahwa terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia tak terkecuali Tahanan, Anak, dan
     Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga
     Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang
     Rumah Tahanan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan;
  c. Bahwa pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga
     Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara harus
     memenuhi syarat kecukupan gizi, kebersihan, sanitasi, dan cita rasa sehingga diharapkan angka kesakitan,
     kematian akan menurun dan derajat kesehatan Tahanan, Anak, dan Narapidana meningkat;
3. DASAR HUKUM                                                         
   Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan mengacu pada:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945         
   2) Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;             
   3) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;        
   4) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;        
   5) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
   6) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;     
   7) Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP;
   8) Peraturan Pemerintah RI nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pelaksanaan,
     Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;             
   9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Persiden
     Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
     2023;                                                             
   11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman
     Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;       
                    2 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
   12) Surat Kepala Kantor Wilayah kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Nomor : W4.PB.02.01-9222
     tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pelaksanaan Pengadaan Pra DIPA di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
     Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024.                                
4. LATAR BELAKANG                                                      

   Kegiatan pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan
   dalam rangka pemenuhan hak dasar tahanan, anak dan narapidana untuk memenuhi kebutuhan makan
   narapidana/Tahanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh penyedia yang berkompeten dan mampu melaksanakan
   dengan baik. Untuk itu diperlukan proses pemilihan yang selektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
   Penyedia yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang tender harus melaksanakan pekerjaan dengan
   penuh tanggung jawab, dimana penyedia wajib melaksanakan pengiriman bahan makanan sesuai dengan
   daftar permintaan dari petugas dapur Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan yang disesuaikan dengan daftar menu,
   jumlah narapidana/ Tahanan pada hari tersebut dan jumlah porsi per orangnya. Kuantitas dan kualitas bahan
   makanan yang dikirimkan setiap harinya harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak/
   Surat perjanjian.                                                   

5. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
   1. Terselenggaranya sistem penyelenggaraan makanan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan bagi Tahanan,
     Anak dan narapidana yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat menunjang tugas pokok Lapas
     Kelas IIB Pasir Pangarayan dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan.
   2. Menyediakan Makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu
   3. Menyediakan makanan yang memenuhi citra rasa                     
   4. Tujuan pekerjaan/pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan yang sesuai dengan peraturan
     yang berlaku                                                      
6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                   
   Pengguna jasa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tim pelaksana, sebagai berikut:
   a. Pengguna Anggaran adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

   b. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan;
   c. Pejabat Pembuat Komitmen adalah PPK Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan;
   d. Bendahara adalah Bendahara Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan.     

7. LINGKUP PEKERJAAN                                                   
   1. Target/sasaran yang ingin dicapai adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan dan minum
     warga binaan pemasyarakatan yang berkualitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan
     dengan jumlah 927 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang
     terdiri dari narapidana/tahanan pria dewasa 889 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan) orang,
     narapidana/tahanan wanita dewasa 30 (Tiga Puluh) orang, narapidana/tahanan pria/wanita anak- anak 8
     (Delapan) orang selama 366 hari sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
   2. Lingkup Pelaksanaan pekerjaan meliputi pembelian bahan, penyimpanan, pemilihan/ sortir barang,
     penimbangan, pengepakan, pengantaran/ pengangkutan barang sampai ke lokasi pekerjaan, penyerahan
     barang dan pelaporan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak yang telah

     disusun serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
   3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan kerangka menu per 10 hari , daftar menu makan siklus 10
     hari, daftar kebutuhan volume barang harian, serta kualitas dan kuantitas bahan makanan sebagaimana
     dalam spesifikasi teknis yang telah ditentukan.                   
   4. Pelaksanaan pekerjaan juga harus memperhatikan jadwal pentahapan pekerjaan dari mulai persiapan sampai
     dengan serah terima barang/ pekerjaan dalam setiap hari, frekuensi penggunaan bahan makanan, jadwal
     kebutuhan bahan makanan setiap bulan, dan perhitungan pemakaian bahan makanan dalam satu tahun,
     serta metode pelaksanaan yang menggambarkan penguasaan pekerjaan yang memperhatikan aspek- aspek
     yang berperan dalam penyelesaian pekerjaan antara lain keterlibatan tenaga teknis serta penggunaan
     peralatan yang dibutuhkan.                                        

                    3 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
   5. Penggantian bahan makanan/ konversi bahan makanan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh
     PPK/KPA serta mendapatkan pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Keluaran akhir yang harus
     dihasilkan adalah:                                                
     a. Penyediaan Bahan Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan peraturan yang telah
       ditetapkan.                                                     

     b. Pengelolaan menu makanan yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor
       40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dan
       Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
       PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Narapidana, serta
       peraturan terkait lainnya.                                      
     c. Pemilihan bahan makanan yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik
       Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat
       Indonesia                                                       
     d. Penyediaan makanan olahan yang sesuai dengan angka kebutuhan gizi, bercitra rasa, dan pengolahan
       yang baik sesuai dengan peraturan menteri tersebut;             

     e. Dokumen laporan hasil Pelaksanaan pekerjaan.                   

8. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                  
   Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk
   dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan
   kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat pembuat komitmen adalah :
   a. Laporan Manage Bon Harian                                        
   b. Laporan serah terima barang setiap hari dilengkapi dengan dokumentasi
   c. Laporan mingguan                                                 

   d. Laporan bulanan                                                  
   e. Laporan serah terima akhir pekerjaan                             
9. PRODUK DALAM NEGERI                                                 
   Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri

   boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.
10. SPESIFIKASI TEKNIS                                                 
   Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, penyedia diwajibkan
   mempelajari secara seksama seluruh peraturan yang berlaku terkait pengadaan bahan makanan ini yaitu
   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2017 dan petunjuk teknis dari Direktur
   Jenderal Pemasyarakatan yang masih berlaku, serta spesifikasi teknis (terlampir) yang telah ditentukan.

   1. JAMINAN KUALITAS                                                 
     □ Penyedia harus menjamin bahwa kualitas bahan makanan yang dikirimkan terjamin kualitasnya sesuai
       dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;                      
     □ Apabila terdapat kualitas bahan makanan yang tidak sesuai, maka penyedia berkewajiban mengganti
       bahan makanan tersebut dan mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia .
   2. JAMINAN KUANTITAS                                                
     □ Penyedia harus mengirimkan bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari
       Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan sesuai dengan volume kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan.
11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan makanan selama 366 hari terhitung sejak tanggal 01
   Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.                        

                    4 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
12. PERSYARATAN PENYEDIA                                               
   A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
      1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
        a. Surat Izin: SIUP                                            
        b. Bidang pekerjaan:                                           
          □ Bidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman
             bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional);
          □  Bidang perdagangan eceran khusus komuditi makanan dari hasil pertanian
          □  Bidang Kelompok usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji
        c. Kualifikasi usaha: Usaha Kecil                              
      2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).                          
      3) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan selama tahun pajak sebelumnya (SPT
        tahunan) Tahun Terakhir.                                       
      4) Memiliki Sertifikat kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
      5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa
        milik sendiri atau sewa (melampirkan SITU atau Surat Keterangan Domisili dan foto dokumentasi
        tempat usaha/ kantor).                                         
      6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
        a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;            
        b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);                           
        c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
        d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).                                 
     7) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:                          
        a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
        b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan
          nepotisme dalam proses pengadaan ini;                        
        c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan
          hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
        d. Informasi data dukung yang dibutuhkan disampaikan secara benar dan;
        e. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, c dan d maka bersedia dikenakan
          sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan
          secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.    
      8) Pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:           
        a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
           kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;                  
        b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; c.
        yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d.
        pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
           Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
           Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
           Negara;                                                     
        e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
        f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan
           benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar
           dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala
           cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi

                    5 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
           pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
           kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

      9) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
        harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

   B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia                               
      1) Memiliki pengalaman:                                          
         a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu
            1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
            subkontrak; dan                                            
         b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1
            (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
            maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.             
      2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
         dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual.           
         a. Memiliki tenaga : 1 (satu) orang tenaga Administrasi minimal tamatan SMA/ sederajat
            teknis/terampil di (melampirkan ijazah, KTP dan NPWP), 2 (dua) orang
            bidang                                                     
                          Koordinator Lapangan minimal tamatan SMA/ sederajat
                          (melampirkan ijazah, KTP dan NPWP) dan 1 (satu) orang tenaga
                          pengantar/ supir minimal tamatan SMA/ sederajat (melampirkan Ijazah,
                          SIM A, KTP dan NPWP)                         
         b. Memiliki kemampuan                                         
            untuk menyediakan                                          
                          No    Jenis Alat   Kapasitas Jumlah          
            fasilitas/peralatan/                                       
            perlengkapan     Gudang Penyimpanan                        
                          1                Luas minimal 20 m2 1 Unit   
                               bahan makanan                           
                               Alat Angkutan                           
                                           Kapasitas angkutan          
                          2  bermotor Roda empat        1 Unit         
                                            minimal 1000 kg            
                               sejenis Pick Up                         
                             Alat Angkut Gerobak Kapasitas angkut      
                          3.                            2 Unit         
                                 Sorong     minimal 130 Kg             
                          4   Timbangan duduk Minimal 100 Kg 1 Unit    
                              Timbangan jarum/                         
                          5                 Maksimal 10 Kg 1 Unit      
                                 digital                               
                          6      Freezer    Minimal 100 Kg 1 Unit      
                          7     Tabung Gas    12 Kg    30 Unit         
                              Tempat air minum                         
                          8                 19 liter/ galon 400 galon  
                                 (galon)                               
                         Semua peralatan dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi/
                         faktur pembelian/ surat perjanjian sewa dan foto dokumentasi
                         peralatan. Untuk kendaraan Roda empat dilengkapi dengan STNK dan
                         BPKB serta surat uji KIR yang masih berlaku.  

                    6 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
 C. Persyaratan Administrasi Teknis                                    
    1. Menyampaikan Spesifikasi teknis bahan makanan dilengkapi dengan gambar masing-masing bahan
     makanan (gambar berwarna);                                        
    2. Menyampaikan Metode pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan pekerjaan, meliputi

     penjelasan lingkup pekerjaan dan tahap pekerjaan dengan memperhatikan aspek yang berperan untuk
     penyelesaian pekerjaan antara lain keterlibatan personil serta penggunaan peralatan yang dibutuhkan untuk
     penyediaan bahan makanan dan air;                                 
    3. Jadwal pentahapan pekerjaan dari mulai persiapan sampai dengan serah terima barang/ pekerjaan dalam

     setiap hari;                                                      
   4. Kerangka menu per 10 hari;                                       
   5. Daftar Menu Makan siklus 10 hari untuk wilayah Indonesia bagian barat.

    6. Daftar menu makan siklus 10 hari;                               
    7. Daftar kebutuhan volume barang harian selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari;
    8. Frekuensi penggunaan bahan makanan dalam siklus menu 10 hari;   
    9. Perhitungan pemakaian bahan makanan, bahan bakar dan air per setiap bulan dalam satu tahun;

    10. Rencana Daftar dan Volume Kebutuhan Makanan Dalam 1 Tahun;     
    11. Tabel Daftar kebutuhan bahan makanan orang/hari dalam siklus 10 hari;
    12. Surat dukungan bermaterai untuk kesanggupan menyediakan gudang apabila ditunjuk menjadi
      pemenang kepada peserta tender;                                  
    13. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan bahan makanan beras dari distributor/ perusahaan/ toko/
     pemilik usaha untuk wilayah kota Pasir Pangarayan yang menyatakan kesanggupan untuk mendukung
     dan menyediakan bahan makanan beras tersebut selama tahun 2024, yang dilengkapi dengan alamat, no

     Handphone penanggung jawab/ pemilik usaha, melampirkan Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, dan foto
     dokumentasi tempat usaha;                                         
    14. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan bahan bakar gas dari distributor/ perusahaan/ toko/ pemilik
     usaha untuk wilayah kota Pasir Pangarayan yang menyatakan kesanggupan untuk mendukung dan

     menyediakan gas elpiji tersebut selama tahun 2024, yang dilengkapi dengan alamat, no Handphone
     penanggung jawab/ pemilik usaha, melampirkan Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, kontrak/ surat
     penunjukkan sebagai agen resmi dari Pertamina dan foto dokumentasi tempat usaha;
    15. Surat dukungan bermaterai untuk penyediaan Air minum dari distributor/ perusahaan/ toko/ pemilik usaha

     untuk wilayah Kota Pasir Pangarayan yang menyatakan kesanggupan untuk mendukung dan menyediakan
     Air minum tersebut selama tahun 2024, yang dilengkapi dengan alamat, no Handphone penanggung jawab/
     pemilik usaha, melampirkan Surat ijin usaha/ KTP pemilik usaha, disertai dengan sertifikat laik hygine/ surat
     yang menyatakan air tersebut dapat diminum dan memenuhi standar kesehatan dari instansi yang

     berwenang serta foto dokumentasi tempat usaha.                    
    16. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan selama 366 (tiga ratus enam puluh ) hari
     apabila anggaran tidak mencukupi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
    17. Menyampaikan Struktur Organisasi                               

                    7 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023
13. PENUTUP                                                            
   A. Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, tidak boleh
     dilakukan secara sepihak tanpa seijin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

   B. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam KAK ini, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan
     perbaikan-perbaikan seperlunya                                    

   Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan
   pekerjaan sehingga dicapai hasil pengadaan barang yang sesuai dengan rencana.

                                  Pasir Pangarayan, 18 Oktober 2023    

                                  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             

                                  PARLINDUNGAN HASOLOAN, SH            
                                  NIP. 19740327 200112 1 001           

                    Mengetahui                                         
       KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN        

                      BAHTIAR SITEPU, SH., MH.                         
                      NIP. 197001011992031003                          

                    8 | URAIAN SINGKAT BAMA WBP LAPAS PASIR KELAS IIB PASIR PANGARAYAN 2023