Pengadaaan Belanja Jasa Konsultankegiatan Penyusunan Rencana Strategis Kemenkumham 2025-2029 Pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

 PENYUSUNAN  RANCANGAN  RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM  DAN         
                 HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025-2029                       
1. SASARAN                                                               

  Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham secara optimal, diperlukan
  dokumen perencanaan strategis yang terarah, jelas, efektif, dan antisipatif sebagai

  panduan dan acuan pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan Rencana
  Strategis dengan rincian sasaran sebagai berikut:                      

  a. Sasaran                                                             
     1) Tersusunnya materi data dan informasi mengenai rancangan rencana strategis

        Kemenkumham yang dilandasi hasil analisis dan kajian terhadap kondisi
        lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal;

     2) Tersusunnya dokumen penjenjangan kinerja, meliputi pohon kinerja 

        Kemenkumham (kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja
        strategis sub sektor, kinerja taktikal serta kinerja operasional) berdasarkan

  b. Ruang Lingkup                                                       
     1) Lingkup Layanan                                                  

        a) Bidang  :     ..................                              
        b) Sub Bidang :  ..................                              

     2) Lingkup Kegiatan                                                 
        Lingkup kegiatan pekerjaan ini diantaranya adalah:               

        a) Menyusun dokumen analisis dinamika lingkungan strategis bidang Hukum
           dan HAM, meliputi analisis capaian Kemenkumham periode 2020-2024,

           analisis permasalahan dan akar permasalahan Kemenkumham, analisis
           peluang dan tantangan lingkup politik dan regulasi, ekonomi, sosial, tren

           teknologi, lingkungan hidup, serta analisisi amanat RPJMN;    

        b) Menyusun dokumen visi, misi, tujuan, indikator tujuan dan target, serta
           penjenjangan kinerja berupa pohon kinerja Kemenkumham (kinerja strategis

           nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal
           serta kinerja operasional) berdasarkan outcome akhir yang ingin dicapai

           serta selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN;
        c) Menyusun dokumen arah kebijakan dan strategi Kemenkumham yang 

           selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMN, meliputi arah kebijakan dan
           strategi Kemenkumham, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, program

           kegiatan/ inisiatif strategis, serta kerangka kinerja dan pendanaan
           Kemenkumham periode 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran.

        d) Menyusun dokumen penerjemahan pohon kinerja menjadi perencanaan
           kinerja (Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran
           Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja

           Kegiatan beserta target masing-masing) berdasarkan pohon kinerja yang
           telah disepakati                                              

        e) Menyusun dokumen rancangan perjanjian kinerja level Menteri Hukum dan
           HAM, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan KaKanwil serta Kepala UPT

           di lingkungan Kemenkumham yang diterjemahkan dari pohon kinerja
           Kemenkumham                                                   

        f) Menyusun naskah Rancangan Rencana Strategis Kemenkumham ahun  
           2025-2029 sesuai Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang

           Tata Cara Penyusunan Renstra K/L;                             

  c. Spesifikasi Mitra                                                   

     1) Tidak pernah atau sedang berada dalam daftar hitam oleh organisasi manapun
       terkait dengan pelanggaran pada proses pengadaan barang/ jasa dan pekerjaan

       terkait lainnya.                                                  
     2) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan Data dan Informasi sesuai

       dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.                       
     3) Memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa konsultansi sebagaimana

       dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
       Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                                 

     4) Memiliki pengalaman dalam penyusunan rencana strategis dan manajemen
       kinerja dengan metode logic model, cross cutting serta balanced scorecard;

     5) Memiliki pemahaman dan pengalaman dalam penyusunan pohon kinerja sesuai
       Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan Kinerja;

     6) Memperkerjakan personil yang memiliki bukti pengalaman di bidang Manajemen

       Stratejik dan Manajemen Kinerja berbasis dan logicl model dan balanced
       scorecard;                                                        

     7) Memiliki pengalaman dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana
       Strategis Kementerian/Lembaga untuk periode 2025-2029.            
2. PRODUK YANG DIHASILKAN                                                

  a  Dokumen analisis lingkungan strategis bidang Hukum dan HAM, meliputi analisis
     capaian Kemenkumham periode 2020-2024, Peluang dan Tantangan serta Potensi

     dan Permasalahan.                                                   
  b  Dokumen visi, misi, tujuan, indikator tujuan dan target, serta penjenjangan kinerja

     berupa pohon kinerja Kemenkumham (sasaran dan indikator kinerja strategis
     nasional, sasaran dan indikator kinerja strategis sektor, sasaran dan indikator kinerja

     strategis sub sektor, sasaran dan indikator kinerja taktikal serta sasaran dan indikator
     kinerja operasional);                                               

  c  Dokumen arah kebijakan dan strategi Kemenkumham, meliputi: arah kebijakan dan

     strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, program kegiatan/ inisiatif
     strategis, serta kerangka kinerja dan pendanaan Kemenkumham periode 2025-2029;

  d  Dokumen penerjemahan pohon kinerja menjadi perencanaan kinerja (Sasaran
     Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja

     Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta target masing-masing)
     berdasarkan pohon kinerja yang telah disepakati                     

  e  Dokumen rancangan perjanjian kinerja level Kepala Kemenkumham, Pimpinan Unit
     Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dan KaKanwil serta Kepala UPT di lingkungan

     Kemenkumham yang diterjemahkan dari pohon kinerja Kemenkumham       
  f  Dokumen naskah Rancangan Rencana Strategis Kemenkumham tahun 2025-2029;

3. MASUKAN (INPUT)                                                       

   Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung                            
   Agar menghasilkan produk yang optimal dan berkualitas, pelaksanaan pekerjaan ini

   diperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman dan memiliki

   keahlian. Dengan rincian sebagai berikut:                             
    a. Tenaga Ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi

       harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:                       
       1) Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban

         pajak;                                                          
       2) Lulusan perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi

         oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan
         tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah

         yang berwenang di dibidang pendidikan tinggi (yang asli ditunjukkan/Legalisir
         cap basah);                                                     
       3) Pernah mengerjakan penyusunan Rencana Strategis dan Penjenjangan

         Kinerja di lingkungan Kemenkumham                               
       4) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi

         penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
         tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.                            

    b. Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli                           
       1) Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa/konsultan harus menyediakan

         tenaga ahli yang memiliki kompetensi keahlian sesuai kebutuhan kegiatan, baik
         dari kuantitas maupun ditinjau dari tingkat kompleksitas kegiatan;

       2) Tenaga ahli pernah melaksanakan penyusunan penyusunan pohon kinerja

         Kementerian/Lembaga berdasarkan kerangka logis (logic model).   
       3) Tenaga ahli memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi,

         atau Surat Keterangan pernah mengerjakan pekerjaan sejenis.     
       4) Adapun rincian kualifikasi dan kebutuhan tenaga ahli adalah sebagai berikut:

                         PERSYARATAN KUALIFIKASI JUMLAH JUMLAH           
         NO   KEAHLIAN                                                   
                            DAN PENGALAMAN     ORANG   BULAN             
          A  TENAGA AHLI                                                 
          1  Project    S3/S2, berpengalaman minimal 7 1 6               
             Manager    tahun di bidang jasa konsultansi                 
                        manajemen dan mempunyai                          
                        pengalaman minimal 1 (satu)                      
                        pekerjaan dengan jabatan sejenis                 
          2  Ahli       S2, berpengalaman minimal 5 1    6               
             Manajemen  tahun di bidang jasa konsultansi                 
             Stratejik/ manajemen, dan mempunyai                         
             Balanced   pengalaman minimal 1 (satu)                      
             Scorecard/ pekerjaan yang berkaitan dengan                  
             logic model Manajemen Stratejik, berkaitan                  
                        dengan BSC dan kerangka logis                    
                        (pohon kinerja) sesuai Permenpan                 
                        89 tahun 2021                                    
          3  Ahli       S2, berpengalaman minimal 5 1    6               
             Manajemen  tahun di bidang jasa konsultansi                 

             SDM/       manajemen, dan mempunyai                         
             Organisasi pengalaman minimal 1 (satu)                      
                        pekerjaan yang berkaitan dengan                  
                        manajemen SDM / Manajemen                        
                        organisasi                                       
          B  TENAGA PENUNJANG                                            
          1  Administrasi S1 Manajemen Keuangan atau 1   6               
             Project    sejenisnya, minimal 2 tahun                      
          2  Sekretaris D3 administrasi atau sekretaris 1 6              
                        minimal 3 tahun                                  
    c. Setiap Tenaga Ahli wajib memberikan dokumen:                      
      1)  Surat kesediaan sebagai tenaga ahli;                           

      2)  Daftar Riwayat Hidup;                                          
      3)  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;                                 

      4)  Fotocopy Ijazah;                                               
      5)  Fotocopy Kartu NPWP;                                           

      6)  Dokumen lain yang dibutuhkan yang dapat membuktikan terpenuhinya
          kualifikasi yang ditentukan oleh KAK ini.                      

4. METODE KERJA                                                          
  Penyusunan Renstra Kemenkumham periode tahun 2025-2029 dilakukan oleh pihak

  penyedia jasa/konsultan dengan metode pemilihan berupa seleksi/ lelang umum. Petunjuk
  Teknis Uji Mutu/Kompetensi dari pihak penyedia jasa/konsultan adalah sebagai berikut:

  a. Sebelum menentukan pemenang, pihak penyedia jasa/konsultan akan diundang
     untuk mempresentasikan konsep penyelesaian renstra;                 

  b. Pihak penyedia jasa/konsultan yang telah mendapatkan undangan, harus telah siap di
     lokasi 15 menit sebelum kegiatan presentasi dimulai;                

  c. Penanggung jawab di pihak penyedia jasa/konsultan dan Koordinator Tenaga Ahli
     wajib hadir pada saat kegiatan presentasi. Penanggung jawab di pihak penyedia

     jasa/konsultan kehadirannya dapat diwakilkan dengan surat kuasa, namun
     Koordinator Tenaga Ahli kehadirannya tidak dapat diwakilkan.        

  d. Tahapan Uji Mutu/Kompetensi adalah sebagai berikut:                 
     1) Presentasi maksimal 30 Menit                                     

     2) Tanya jawab maksimal 60 Menit                                    

   Setelah Uji Mutu/Kompetensi dilaksanakan, teknis penilaian untuk menentukan
   pemenang adalah sebagai berikut:                                      

   1. Kompetensi SDM (Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli): 60%          
   2. Kompetensi Metodologi (pemahaman terhadap KAK, daftar narasumber, dan konsep

     penyelesaian pekerjaan): 30%                                        
   3. Pengalaman perusahaan : 10%                                        

   Setelah pihak penyedia jasa/konsultan yang menjadi pelaksana pekerjaan ini ditetapkan,
   Kemenkumham akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan

   oleh pihak penyedia jasa/konsultan.