Pengadaan Belanja Jasa Konsultan Kegiatan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Dan Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Hukum Pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

        PENYUSUNAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                

              KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025-2029                        

                            DAN                                        

          PENYUSUNAN PROSES BISNIS KEMENTERIAN HUKUM                   
      Ruang Lingkup pekerjaan ini diantaranya adalah:                  

a) Kegiatan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum
   Tahun 2025-2029.                                                    

   Untuk dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) serta melakukan monitoring dan
   evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum

   tahun 2025-2029 setiap tahunnya, maka diperlukan Dokumen Manual IKU 
   Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Sehingga dibutuhkan kegiatan Penyusunan

   Manual IKU Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dengan ruang lingkup pekerjaan
   sebagai berikut:                                                    

   1) Menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS);
   2) Menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Program (IKP) seluruh Unit Kerja

      Eselon (UKE) I Kementerian Hukum;                                

   3) Menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh Unit Kerja
      Eselon (UKE) II Kementerian Hukum.                               

b) Kegiatan Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Hukum                 
   Untuk dapat melaksanakan reformasi birokrasi dan layanan dukungan manajemen di

   lingkungan Kementerian Hukum dalam mendukung pelaksanaan penyusunan proses
   bisnis di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025-2029, maka diperlukan

   dokumen Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan ruang lingkup
   pekerjaaan sebagai berikut:                                         

   1) Menyusun dokumen Proses Bisnis Kementerian Hukum sesuai dengan standar
      yang ditetapkan.;                                                

   2) Menyusun harmonisasi proses antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum
      sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun duplikasi kegiatan;

   3) Menyusun peta alur kerja yang jelas, efisien, dan efektif sebagai dasar dalam
      penyusunan SOP, pengukuran kinerja, serta pengembangan sistem digitalisasi

      layanan.