Penyusunan Rdtr Kota Kelila

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                              
      PENYUSUNAN    RENCANA    DETAIL  TATA  RUANG   (RDTR)                

                          KOTA   KELILA                                    

1. STANDAR TEKNIS       Standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-  
                        undangan yang berlaku.                             

                        1. Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan
                          pertanahan nasional republik indonesia nomor 11  
                          tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan
                          kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi

                          rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota,
                          dan rencana detail tata ruang.                   
                        2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala
                          Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021    

                          tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana
                          Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, 
                          Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

2. REFERENSI HUKUM      Produk hukum yang mendasari Penyusunan Rencana     
                        Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kelila, terdiri atas:
                        1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang       
                          Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;           

                        2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang        
                          Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
                          Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja    
                          Menjadi Undang-Undang;                           

                        3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang  
                          Penyelenggaraan Penataan Ruang;                  
                        4. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2021 tentang    
                          Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;            

                        5. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala
                          Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11
                          Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
                          Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi

                          Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota,
                          dan Rencana Detail Tata Ruang;                   
                        6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
                          Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang

                          Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata  
                          Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, Serta
                          Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;   

                        7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
                          Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman     
                          Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah     
                          Melalui Penyedia;                                

                        8. Keputusan Menteri nomor 524/KPTS/M/2022 tentang 
                          Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan   
                          Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran     
                          Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada  

                          Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
                          Konstruksi;                                      
                        9. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana
                          Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah    

                          Tahun 2016-2036; dan                             
                        10. Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 7 Tahun
                          2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan 
                          Kobakma.                                         

3. LINGKUP PEKERJAN    a. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:      

                         1. Penyimpulan data awal;                         
                         2. Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan    
                           pekerjaan;                                      
                         3. Penyiapan rencana kerja rinci; dan             

                         4. Penyiapan perangkat survei (checklist data yang
                           dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan
                           observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi
                           peralatan dan personil yang dibutuhkan.         

                       b. Hasil dari kegiatan persiapan meliputi:          
                         1. Gambaran umum WP;                              

                         2. Kesesuaian dengan RTRW yang sudah disusun;     
                         3. Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang
                           akan digunakan;                                 
                         4. Rencana kerja pelaksanaan penyusunan peraturan 

                           zonasi; dan                                     
                         5. Perangkat survei data primer dan data sekunder yang
                           akan digunakan pada saat proses pengumpulan data
                           dan informasi (survei).                         

                       c. Pengumpulan Data dan Informasi;                  
                         1. data primer, terdiri atas:                     

                           a) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan
                              komunitas adat serta informasi terkait potensi
                              dan masalah penataan ruang yang didapat melalui
                              metode: penyebaran angket, forum diskusi publik,

                              wawancara orang per orang, kotak aduan, dan  
                              lainnya;                                     
                           b) kondisi dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas
                              ruang, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang

                              (jika ada), maupun infrastruktur perkotaan yang
                              didapat melalui metode observasi lapangan; dan
                           c) kondisi fisik dan sosial ekonomi WP secara   
                              langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari

                              wilayah kabupaten/kota.                      
                         2. data sekunder, terdiri atas:                   
                           a) data wilayah administrasi                    
                           b) data dan informasi kependudukan              

                           c) data dan informasi bidang pertanahan         
                           d) data dan informasi kebencanaan; dan          
                           e) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan, 
                              antara lain:                                 

                                peta dasar rupa bumi Indonesia atau peta  
                                 dasar lainnya dengan skala minimal 1:5.000;
                                peta geomorfologi, peta geologi, peta     
                                 topografi, serta peta kemampuan tanah     

                                 dengan skala minimal 1:5.000;             
                                peta penatagunaan tanah dengan skala      
                                 minimal 1:5.000, meliputi:                
                                 -  peta penguasaan tanah/pemilikan        
                                    tanah/gambaran umum penguasaan         

                                    tanah, atau                            
                                 -  peta penggunaan dan/atau pemanfaatan   
                                    tanah;                                 
                           f) peta satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah  

                              aliran sungai (DAS);                         
                           g) peta klimatologis (curah hujan, hidro-geologi,
                              angin, dan temperatur);                      
                           h) peta kawasan rawan bencana dan/atau risiko   

                              bencana di level kabupaten/kota; dan         
                           i) peta tematik sektoral tertentu seperti:      
                                peta kawasan obyek vital nasional dan     
                                 kepentingan pertahanan dan keamanan dari  

                                 instansi terkait;                         
                                peta lokasi kawasan industri maupun kluster
                                 industri kecil dari kementerian perindustrian;
                                peta sebaran lahan gambut (peatland), dari

                                 instansi terkait;                         
                                peta kawasan hutan dari instansi terkait baik

                                 di pusat maupun daerah;                   
                                peta kawasan pertanian dari instansi terkait
                                 baik di pusat maupun daerah.              
                                peta destinasi pariwisata dari instansi terkait

                                 baik di pusat maupun daerah;              
                                peta kawasan terpapar dampak perubahan    
                                 iklim dari BMKG atau instansi terkait.    

                       Selain data dan informasi tersebut di atas, dapat ditambahkan
                       data dan informasi sebagai berikut:                 
                        1. data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTRW

                          Provinsi/Kabupaten/RPJP Kabupaten dan RPJM       
                          Kabupaten;                                       
                        2. data fisiografis;                               
                        3. data kondisi fisik tanah;                       

                        4. data sosial budaya;                             
                        5. data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan
                          intensitas pemanfaatan bangunan  eksisting       
                          berdasarkan klasifikasi umum;                    

                        6. data penatagunaan tanah, meliputi:              
                          1) data penguasaan tanah/pemilikan tanah/gambaran
                             umum penguasaan tanah,                        
                          2) data penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah;   

                        7. data peruntukan ruang (yang dapat diperoleh dari
                          RTRW, RDTR kawasan yang bersebelahan, dan lain-  
                          lain);                                           
                        8. data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting,
                          baik dari sektor kehutanan, pertanahan, pertambangan,

                          dll, terutama yang berskala besar;               
                        9. data dan informasi persetujuan dan rekomendasi  
                          Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);    
                        10. data ketersediaan prasarana dan sarana;        

                        11. data dan informasi tentang peluang ekonomi.    
                        12. data kemampuan keuangan pembangunan daerah;    
                        13. data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan
                          daerah; 14) data terkait kawasan dan bangunan    

                          (kualitas, intensitas blok eksisting, tata bangunan);
                        14. RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan  
                          perencanaan (jika ada);                          
                        15. Data dan informasi terkait kondisi geologi kawasan

                          termasuk pemanfaatan ruang di dalam bumi (jika ada);
                          dan                                              
                        16. identifikasi isu pembangunan berkelanjutan;    

                       Untuk kepentingan penyusunan PZ, perlu ditambahkan data
                       dan informasi sebagai berikut:                      
                        1. jenis penggunaan lahan;                         
                        2. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;               

                        3. jenis dan intensitas kegiatan;                  
                        4. identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta
                          kondisi fisik (tinggi bangunan dan lingkungannya);
                        5. kajian dampak kegiatan terhadap zona yang       

                          bersangkutan;                                    
                        6. standar teknis dan administratif yang dapat     
                          dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan   
                          nasional maupun daerah; dan                      

                        7. peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan  
                          dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait. 
                       d. Pengolahan Data dan Analisis                     

                         Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR
                         meliputi:                                         
                         1. analisis struktur internal WP;                 

                         2. analisis sistem penggunaan lahan (land use);   
                         3. analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah  
                            yang lebih luas;                               
                         4. analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan
                            WP;                                            

                         5. analisis sosial budaya;                        
                         6. analisis kependudukan;                         
                         7. analisis ekonomi dan sektor unggulan;          
                         8. analisis transportasi (pergerakan);            

                         9. analisis sumber daya buatan;                   
                         10. analisis kondisi lingkungan binaan;           
                         11. analisis kelembagaan;                         
                         12. analisis karakteristik peruntukan zona;       

                         13. analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini
                            berkembang dan mungkin akan berkembang di masa 
                            mendatang;                                     
                         14. analisis kesesuaian kegiatan  terhadap        

                            peruntukan/zona/sub zona;                      
                         15. analisis dampak kegiatan terhadap jenis       
                            peruntukan/zona/sub zona;                      
                         16. analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk 

                            pada suatu zona;                               
                         17. analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub
                            zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di

                            lapangan;                                      
                         18. analisis karakteristik spesifik lokasi;       
                         19. analisis ketentuan dan standar setiap sektor terkait;
                            dan                                            

                         20. analisis kewenangan dalam  perencanaan,       
                            pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
                            ruang.                                         

                         Selain analisis tersebut, dapat ditambahkan analisis sebagai
                         berikut:                                          
                         1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

                            hidup untuk pembangunan;                       
                         2. perkiran mengenai dampak dan resiko lingkungan 
                            hidup;                                         
                         3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;           

                         4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;        
                         5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
                            perubahan iklim; dan                           
                         6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman   
                            hayati.                                        

                         Keluaran dari pengolahan data dan analisis meliputi:
                         1. potensi dan masalah pengembangan di WP;        

                         2. peluang dan tantangan pengembangan;            
                         3. tema pengembangan WP;                          
                         4. kecenderungan perkembangan;                    
                         5. perkiraan kebutuhan pengembangan di WP;        

                         6. intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya
                            dukung  dan   daya   tampung  (termasuk        
                            prasarana/infrastruktur dan utilitas);         
                         7. indikasi arahan penanganan kawasan dan         

                            lingkungan; dan                                
                         8. kriteria performa zona/subzona yang termuat pada
                            tabel kriteria. pengklasifikasian zona/subzona dalam
                            RDTR.                                          

                         9. definisi zona dan kualitas lokal minimum yang  
                            diharapkan;                                    
                         10. kesesuaian/kompatibilitas kegiatan dengan     
                            peruntukan/zona/sub zona;                      

                         11. kesesuaian/kompatibilitas kegiatan dengan kualitas
                            lokal peruntukan/ zona/subzona sebagai dasar   
                            perumusan ketentuan ITBX;                      
                         12. dampak        kegiatan        terhadap        

                            peruntukan/zona/subzona, sebagai  dasar        

                            perumusan ketentuan ITBX;                      
                         13. lokasi-lokasi dengan karakteristik spesifik yang
                            membutuhkan pengaturan yang berbeda (khusus    
                            atau perlu penerapan teknik pengaturan zonasi);

                         14. rumusan tabel atribut kegiatan untuk peta zonasi;
                         15. kebutuhan prasarana minimum/maksimum dan      
                            standar-standar pemanfaatan ruang;             
                         16. kebutuhan teknik pengaturan zonasi; dan       

                         17. konsep awal peraturan zonasi termasuk untuk   
                            mitigasi bencana, pemanfaatan ruang dalam bumi,
                            dan lain-lain.                                 

                       e. Perumusan Konsepsi RDTR                          
                         Perumusan konsepsi RDTR dilakukan dengan:         
                         1. mengacu pada RTRWN, RTRWP dan RTRWK            

                         2. mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan  
                            bidang penataan ruang; dan                     
                         3. memperhatikan RPJP kabupaten/kota dan RPJM     
                            kabupaten.                                     

                         Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:
                         1. tujuan penataan WP;                            
                         2. rencana struktur ruang;                        

                         3. rencana pola ruang;                            
                         4. ketentuan pemanfaatan ruang; dan               
                         5. peraturan zonasi.                              

                         Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:
                         1. Tujuan Penataan WP RDTR Kota Kelila;           
                           Tujuan penataan WP RDTR Kota Kelila merupakan   
                           nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai

                           sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana     
                           ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Mamberamo       
                           Tengah dan merupakan alasan disusunnya RDTR     
                           tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi

                           konsep pencapaian. Tujuan penataan WP berisi tema
                           yang akan direncanakan di wilayah perencanaan.  
                           Tujuan penataan WP berfungsi:                   
                           a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola  

                             ruang, penyusunan rencana struktur ruang,     
                             penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang,       
                             penyusunan peraturan zonasi; dan              
                           b. untuk menjaga konsistensi dan keserasian     

                             pengembangan wilayah perencanaan dengan       

                             RTRW kabupaten.                               
                           Tujuan penataan WP RDTR Kota Kelila dirumuskan  
                           dengan mempertimbangkan:                        
                           a. Keseimbangan dan keserasian antarbagian dari 

                             wilayah kabupaten/kota;                       
                           b. Fungsi dan peran WP;                         
                           c. Potensi investasi;                           
                           d. Keunggulan dan daya saing WP;                

                           e. Kondisi sosial dan lingkungan WP;            
                           f. Peran  dan  aspirasi masyarakat dalam        
                             pembangunan; dan                              
                           g. Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari

                             tujuan tersebut.                              
                         2. rencana struktur ruang;                        
                           Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat- 
                           pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP

                           Kota Kelila yang akan dikembangkan untuk mencapai
                           tujuan dalam melayani kegiatan skala WP. Rencana
                           struktur ruang berfungsi sebagai:               
                           a. Pembentuk sistem pusat pelayanan di dalam WP;

                           b. Dasar perletakan jaringan serta rencana      
                             pembangunan prasarana dan utilitas dalam WP   
                             sesuai dengan fungsi pelayanannya; dan        
                           c. Dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas
                             lingkungan dalam RTBL dan rencana teknis      

                             sektoral.                                     
                           Materi rencana struktur ruang meliputi:         
                           a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan         
                           b. Rencana Jaringan Transportasi                

                           c. Rencana Jaringan Energi                      
                           d. Rencana Jaringan Telekomunikasi              
                           e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air             
                           f. Rencana Jaringan Air Minum                   

                           g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
                             Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)       
                           h. Rencana Jaringan Persampahan                 
                           i. Rencana Jaringan Drainase                    

                           j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya           
                         3. rencana pola ruang;                            
                           Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi 
                           zona pada WP yang akan diatur sesuai dengan fungsi

                           dan peruntukannya. Rencana pola ruang berfungsi 
                           sebagai:                                        

                           a. Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial 
                             budaya, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi
                             lingkungan dalam WP;                          
                           b. Dasar penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan

                             Pemanfaatan Ruang;                            
                           c. Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis     
                             lainnya; dan                                  
                           d. Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. 

                           Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:           
                           a. Zona lindung yang meliputi:                  
                              1) zona hutan lindung (HL);                  
                              2) zona lindung gambut (LG);                 

                              3) zona perlindungan setempat (PS);          
                              4) zona ruang terbuka hijau (RTH);           
                              5) zona konservasi (KS);                     
                              6) zona hutan adat (ADT);                    

                              7) zona lindung geologi (LGE);               
                              8) zona cagar budaya (CB);                   
                              9) zona ekosistem mangrove (EM); dan         
                              10) zona badan air (BA) (jika diperlukan     

                                pengaturan).                               
                           b. Zona budi daya yang meliputi:                
                              1) zona hutan produksi (KHP);                
                              2) zona perkebunan rakyat (KR);              
                              3) zona pertanian (P);                       

                              4) zona perikanan (IK);                      
                              5) zona pergaraman (KEG);                    
                              6) zona pertambangan (T);                    
                              7) zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);   

                              8) zona kawasan peruntukan industri (KPI);   
                              9) zona pariwisata (W);                      
                              10) zona perumahan (R);                      
                             11) zona sarana pelayanan umum (SPU);         

                             12) zona terbuka non hijau (RTNH);            
                             13) zona campuran (C);                        
                             14) zona perdagangan dan jasa (K);            
                             15) zona perkantoran (KT);                    

                             16) zona pengelolaan persampahan (PP);        
                             17) zona transportasi (TR);                   
                             18) zona pertahanan dan keamanan (HK);        
                             19) zona peruntukkan lainnya (PL);            

                             20) Badan jalan (BJ) (jika diperlukan pengaturan).
                         4. ketentuan pemanfaatan ruang;                   

                           Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR          
                           merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk    
                           program pengembangan WP dalam jangka waktu      
                           perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun 

                           masa  perencanaan sebagaimana diatur dalam      
                           pedoman  ini. Ketentuan pemanfaatan ruang       
                           berfungsi sebagai:                              
                           a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam        

                             pemrograman investasi pengembangan WP;        
                           b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
                           c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam    
                             jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan  

                             program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima)  
                             tahun; dan                                    
                           d. acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
                           Ketentuan pemanfaatan ruang dituangkan dalam    

                           bentuk narasi, namun khusus untuk program       
                           prioritas 5 (lima) tahun pertama disusun dalam  
                           bentuk tabel indikasi program pemanfaatan ruang 
                           prioritas yang memuat:                          

                           a. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas          
                           b. Lokasi                                       
                           c. Sumber Pendanaan                             
                           d. Instansi Pelaksana                           
                           e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan                

                         5. peraturan zonasi.                              
                           Perumusan muatan peraturan zonasi meliputi:     
                           a. penentuan deliniasi blok peruntukan          
                           b. perumusan aturan dasar, yang memuat:         

                              1) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan   
                                Daftar kegiatan pada tabel ketentuan kegiatan
                                dan  penggunaan lahan mengacu pada         
                                Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  

                                (KBLI) digit 3 dan dapat ditambahkan sesuai
                                kebutuhan.                                 
                              2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;   
                              3) ketentuan tata bangunan;                  

                              4) ketentuan prasarana minimal;              
                              5) ketentuan khusus;                         
                              6) ketentuan pelaksanaan meliputi:           
                                 (a) ketentuan variansi pemanfaatan ruang; 

                                 (b) ketentuan insentif dan disinsentif; dan
                                 (c) ketentuan penggunaan lahan yang tidak 

                                   sesuai (nonconforming situation) dengan 
                                   peraturan zonasi;                       
                           c. perumusan teknik pengaturan zonasi yang      
                             dibutuhkan (jika ada).                        

                       f. Penyusunan Rancangan Peraturan tentang RDTR Kota 
                         Kelila                                            
                         Penyusunan rancangan peraturan tentang RDTR Kota  

                         Kelila dalam bentuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah
                         (raperkada), terdiri atas:                        
                         1. penyusunan kajian kebijakan raperkada tentang  
                           RDTR; dan                                       

                         2. penyusunan raperkada tentang RDTR.             
                       g. Evaluasi Kelengkapan dokumen untuk Loket Persub  
                         RDTR Kota Kelila                                  

                         Evaluasi Kelengkapan dokumen untuk Loket Persub   
                         RDTR Kota Kelila terdiri dari:                    
                         1. Evaluasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Loket
                            Persub                                         

                         2. Evaluasi Kelengkapan Materi Ranperkada         
                         3. Kelengkapan Peta dan Tabel Lampiran Ranperkada 
                            RDTR                                           
                         4. Konsistensi Materi Teknis, Ranperkada (Batang  

                            Tubuh dan Lampiran), dan Peta Digital (Shapefile/
                            Geodatabase), dan Terhadap Klasifikasi Dalam   
                            Pedoman                                        
                         5. Evaluasi 7 Muatan Strategis                    

                         6. Konsistensi (Asas Hirarkis Komplementer) Antara
                            RDTR dan Perda RTRW Kota/Kabupaten             
                         7. Evaluasi Pemenuhan Standar Peta Digital RDTR   
                         8. Evaluasi Penyesuaian terhadap Regulasi Terbaru 

                         9. Keselarasan terhadap Peraturan Daerah Lainnya  
                         10. Keselarasan Peraturan Zonasi dalam RDTR dengan
                            Regulasi Sektoral yang Berlaku                 
                         11. Kesesuaian terhadap Kaidah Perencanaan yang Baik.

4. KELUARAN            Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

                       Kota Kelila ini akan menghasilkan laporan-laporan sebagai
                       berikut:                                            
                       1. Laporan Pendahuluan;                             
                         Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi     

                         pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan,   

                         konsep pendekatan dan metodologi studi dan        
                         pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal   
                         pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data
                         dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir

                         survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga
                         ahli beserta perlengkapannya.                     
                       2. Laporan Fakta dan Analisa;                       
                         Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey

                         lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi.
                         Hasil pengumpulan pengolahan dan analisa harus    
                         didokumentasikan di dalam Buku Data dan Analisa.  
                       3. Laporan Rencana;                                 

                         Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR yang terdiri
                         atas:                                             
                         a. tujuan penataan WP;                            
                         b. rencana struktur ruang;                        

                         c. rencana pola ruang;                            
                         d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan               
                         e. peraturan zonasi                               
                       4. Laporan Tinjauan Kebijakan                       

                         Berisi landasan yang digunakan dalam penyusunan   
                         dokumen                                           
                         RDTR yang didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis
                         dan yuridis.                                      
                       5. Ranperkada                                       

                         Berisi legal drafting pasal per pasal yang merupakan
                         rangkuman dari hasil dokumen Laporan Rencana      
                       6. Album Gambar;                                    
                         Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala

                         minimal 1:5.000 dalam format A3 yang dilengkapi dengan
                         peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi
                         geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang
                         berwenang susuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan

                         Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
                         14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data
                         Peta Rencana Detail Tata Ruang.                   
                       7. Flash Disk (FD) yang memuat semua laporan.       

                         Kobakma, Mei 2025                                 
                         PEJABATAN PEMBUAT KOMITMEN                        
                         BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  DAERAH             
                         KABUPATEN MAMBERAMO  TENGAH                       

                         DATNUR, ST, MT                                    
                         NIP. 19681231 199203 1 151